Pikiran Rakyat
USD Jual 14.393,00 Beli 14.093,00 | Sebagian berawan, 23.3 ° C

Pencalonan Panglima TNI Jangan Timbulkan Kegaduhan

Tati Purnawati
MAJALENGKA,(PRLM).- Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen (Purn) TB Hasanudin berharap tidak ada kegaduhan di negeri ini terkait pencalonan Panglima TNI oleh presiden, yang kembali berasal dari matra TNI Angkatan Darat, Jenderal Gatot Nurmantyo, pengangkatan tersebut sepenuhnya menjadi hak perogratif presiden.

TB Hasanudin berpendapat, dalam negara demokratis, mendiskusikan satu wacana, termasuk rencana kebijakan di ruang publik merupakan hal yang niscaya. "Di ruang publik yang demokratis pula, perdebatan gagasan mendapat‎ tempat dalam kerangka mencari solusi bersama," kata Ketua DPD PDIP Provinsi Jawa Barat dalam rilis yang dikirim melalui BlackBery Messenger (BBM) nya , Rabu (10/6/2015) dinihari.

Dalam konteks inilah, sambung politisi kelahiran Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat ini, dirinya meyakini jika negara Indonesia saat ini sudah berubah menjadi negara yang demokratis, sehingga sah-sah saja mengajukan saran dan pandangan, sebagai bagian dari partisipasi dan kewajiban terlibat aktif dalam membangun negara yang lebih baik.

Terkait dengan pencalonan Panglima TNI papar TB Hasanudin, menurut UU 34/2004 tentang TNI, pasal 13 ayat 4 yang menyebutkan, jika jabatan panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ), dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari masing-masing angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan (KSAD).

"Di lapangan itu tak bisa dihindari tafsir dari kata "bergantian" memang sering mengemuka. Apakah misalnya "urut kacang" atau tidak, namun yang jelas bergantian," ujar TB.

Dijelaskan dia, sebenarnya panglima bergantian itu bukan tradisi yang diberlakukan oleh Presiden ke-6 SBY saat itu, tapi presiden di era reformasi, seperti Presiden Gus Dur, Presiden Megawati lalu Presiden SBY.

"Sebenarnya pasal “bergantian“ merupakan koreksi terhadap kebiasaan orde baru yang menjabatkan Panglima TNI selama 31 tahun hanya oleh satu angkatan saja , tentu demi kepentingan politik orde baru saat itu. ‎Sekarang pada akhirnya, ini tergantung kepada presiden sebagai pemegang hak prerogatif," ucap anggota komisi I yang membidangi bidang pertahanan, intelejen, luar negeri & komunikasi ini.

Pihaknya menyakini keputusan Presiden Jokowi dalam menggunakan hak-nya untuk memilih panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, merupakan keputusan yang sudah melalui proses yang panjang, dengan memperhitungkan berbagai aspek, termasuk aspek politik dengan segala resikonya .

‎"Apapun keputusan Presiden Jokowi, kami menghormatinya, karena presiden lah pemiilik hak perogeratif itu. Maka saya berharap tidak ada kegaduhan dalam keputusan hak perogratif ini," tutur TB.

Sebelumnya, sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo menunjuk KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI. Keputusan ini tak mengikuti tradisi pergiliran jabatan panglima.

Surat pengajuan nama calon Panglima TNI tersebut sudah diterima DPR sore ini. Dalam surat tersebut, Jokowi tidak menjelaskan alasan penunjukan Jenderal Gatot. (Tati Purnawati/A-147)***
Bagikan: