Rabu, 27 Mei 2020

Lebih dari 1.300 Perusahaan AS di Hong Kong Terancam, Tiongkok akan Berlakukan UU Keamanan Baru

- 22 Mei 2020, 11:34 WIB
Legislator pan-demokratis Chu Hoi-dick bentrok dengan petugas keamanan selama pertemuan Komite Dewan Legislatif di Hong Kong, China, 18 Mei 2020.* /ANTARA

Baca Juga: Harus Berhati-hati, 3 Makanan Berikut Ternyata Mengandung Sianida

Rencana pemberlakuan undang-undang keamanan nasional baru di Hong Kong membuat Presiden Donald Trump bereaksi sangat keras.

"Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong" yang disetujui oleh Trump tahun lalu mengharuskan Departemen Luar Negeri untuk menyatakan setidaknya setiap tahun bahwa Hong Kong mempertahankan otonomi yang cukup untuk menampung ketentuan perdagangan AS, yang menguntungkan dan telah membantunya mempertahankan posisi sebagai pusat keuangan dunia."

Baca Juga: Coreng Citra Putra Mahkota Arab Saudi, Pembunuhan Jurnalis yang Dipotong Tubuhnya Berakhir Haru

Mengakhiri status khusus Hong Kong akan menjadi pukulan besar bagi perusahaan AS.

Menurut Departemen Luar Negeri, 85.000 warga AS tinggal di Hong Kong pada 2018 dan lebih dari 1.300 perusahaan AS beroperasi di sana, termasuk perusahaan keuangan utama AS.

Baca Juga: Gaungkan Semangat Reformasi, PKB : Kuatkan Gerakkan Sosial-Ekonomi Rakyat

Pernyataan Beijing tentang masalah tersebut sudah merusak komitmen dan kewajiban Tiongkok dalam Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris, kata Ortagus.

"Hong Kong yang stabil dan makmur serta menghormati hak asasi manusia dan kebebasan mendasar itu merupakan kepentingan Hong Kong, Tiongkok, Amerika Serikat, dan komunitas internasional yang lebih luas," tambahnya.***

Halaman:

Editor: Ari Nursanti

Sumber: Antara


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X