Kamis, 2 April 2020

Pemerintah Mestinya Telusuri Motivasi Anak dan Perempuan untuk Pertimbangkan Keputusan Pulangkan WNI Eks ISIS

- 14 Februari 2020, 09:21 WIB
ANAK-anak terlantar berdiri di salju dekat tenda di sebuah kamp sementara di Azaz, Suriah. Keluarga-keluarga yang melarikan diri dari serangan udara dan pasukan yang maju di provinsi Idlib Suriah menginap di jalanan dan kebun zaitun, dan membakar tumpukan sampah beracun agar tetap hangat di cuaca musim dingin yang menggigit.* /REUTERS

PIKIRAN RAKYAT – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta pemerintah untuk mendata secara pasti keberadaan anak-anak eks warga negara Indonesia (WNI) pernah terindikasi ISIS yang akan dipulangkan.

"Artinya mereka harus tahu jumlah persisnya. Berapa anak-anak, berapa perempuan, dan motivasi masing-masing," kata Ketua Umum YLBHI Asfinawati, seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Jumat, 14 Februari 2020.

Baca Juga: Serangan Roket Kembali Menghantam Markas Militer AS di Irak

Ia mengkhawatirkan jika tidak didata dan disiapkan penanganan secara tepat justru akan mencerabut anak-anak tersebut dari sosok orang tua mereka.

Bahkan, kata dia, ada kekhawatiran dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bahwa keberadaan anak-anak itu akan menjadi sel-sel terorisme baru, sehingga perlu langkah deradikalisasi.

"Ini sebetulnya yang perlu dipikirkan. Bagaimana tumbuh kembang mereka, siapa yang ngurus, dan lain-lain," katanya.

Baca Juga: Percaya Diri Ngobrol dengan Bule, Kenali Bahasa Inggris dari Tumben, Pantesan, dan Dasar

Yang jelas, Asfinawati meminta keberadaan anak-anak tersebut didata secara pasti berikut dengan kesiapan langkah penanganan, seperti deradikalisasi, konseling, dan sebagainya.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan bahwa pemerintah sudah memutuskan untuk tidak memulangkan WNI yang terlibat jaringan terorisme di luar negeri, termasuk jaringan ISIS.

Usai rapat dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11 Februari 2020), Mahfud menjelaskan keputusan tersebut karena pemerintah ingin memberi rasa aman kepada 267 juta rakyat Indonesia di Tanah Air dari ancaman tindak terorisme.

Baca Juga: Sebelum Meninggal, Mantan Rektor Unpad Profesor Himendra Wargahadibrata Sempat Rayakan Ulang Tahun Pernikahan dalam Kondisi Sakit

"Karena kalau teroris FTF ini pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta itu merasa tidak aman," kata Menko Polhukam.

Namun, kata Mahfud, jika terdapat anak-anak dengan usia di bawah 10 tahun yang termasuk teroris lintas batas itu, pemerintah akan mempertimbangkan untuk memulangkannya.

"Dipertimbangkan setiap kasus. Apakah anak itu di sana ada orang tuanya atau tidak," ujar Mahfud.***


Editor: Gita Pratiwi

Sumber: Antara

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X