Minggu, 5 April 2020

Ukraina Tengah Dirundung Kasus Korupsi, Bantuan Keamanan oleh Pemerintahan Donald Trump Mogok

- 13 Februari 2020, 21:00 WIB
PRESIDEN AS, Donald Trump saat berpidato usai kebebasan dirinya dari pemakzulan Partai Demokrat sambil membawa koran The Washington Post dengan tajuk 'Trump dibebaskan'. * /AFP

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintahan Donald Trump mengambil kebijakan untuk menahan dana bantuan keamanan sebesar 400 juta dolar Amerika Serikat ke Ukraina, negara yang diketahui terlibat dalam kasus pemakzulan Donald Trump oleh DPR itu.

Penundanaan bantuan dana keamanan itu bukan tanpa alasan lantaran diketahui saat ini negara Ukraina tengah dirundung masalah korupsi, meski kebijakan ini sedikit banyak menuai kontroversi sehingga dua pejabat Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) di Gedung Putih mengundurkan diri karena khawatir mengenai legalitasnya.

Masalahnya lagi jantung dari pemakzulan Trump oleh DPR adalah tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan obstruksi Kongres ketika Demokrat menuduhnya memegang uang untuk mendapatkan bantuan politik dari Ukraina meskipun akhirnya Trump dibebaskan oleh Senat minggu lalu.

Baca Juga: Senat AS Ajukan UU Baru untuk Batasi Kekuatan Trump dalam Lanjutan Perang Iran

Direktur Kantor Anggaran di Gedung Putih, Russell Vought pada Rabu 12 Februari 2020 kemarin bahkan menyampaikan kalau Amerika tidak tengah mengantisipasi keterlambatan bantuan dana keamanan tersebut.

Vought juga tidak akan menjelaskan mengapa pemerintahan Trump telah mengubah pendekatannya dalam beberapa bulan terakhir.

Demikian disampaikan Vought setelah memberikan kesaksian di Capitol Hill tentang rancangan anggaran Presiden Trump 2021 sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Washington Post pada Kamis 13 Februari 2020.

Baca Juga: 3 Masker Lembar yang Bisa Dibuat Sendiri di Rumah, Cara Praktis untuk Dapatkan Kulit Cerah

"Saya tidak mengantisipasi apa pun di front itu," Russell Vought.

Halaman:

Editor: Alanna Arumsari Rachmadi

Sumber: The Washington Post

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X