Kamis, 27 Februari 2020

Mahkamah Agung India Abaikan Permintaan Warga, UU Antimuslim Tetap Berlaku

- 18 Desember 2019, 17:24 WIB
Unjuk rasa terhadap UU anti muslim di India menuai kecaman bahkan sempat ada insiden tembak mati demonstran atas instruksi Perdana Menteri./ /The Guardian



PIKIRAN RAKYAT - Ketua Mahkamah Agung (MA) India S.A. Bobde menolak permintaan warganya perihal pemberhentian undang-undang kewarganegaraan yang berbasis agama.

Meskipun UU baru tersebut memicu gejolak di berbagai kota di India, pihak pengadilan tetap menolak permintaan warga.

Lebih lanjut, pihak MA berencana akan menyidangkan keputusan tersebut pada bulan depan atau awal tahun 2020.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari Reuters, Rabu 18 Desember 2019, S.A Bobde menyampaikan pihaknya akan mendengar petisi yang menantang keabsahan konstitusi undang-undang pada 22 Januari.

Amandemen kewarganegaraan yang baru saja diberlakukan oleh pihak parlemen dinilai akan memudahkan warga Non-Muslim dari negara tetangga, seperti Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan yang menetap di India dari sebelum 2015 bisa mendapatkan kewarganegaraan India.

Baca Juga: Jangan Sampai Kalimantan Senasib dengan Jonggol, Pemindahan Ibu Kota Butuh Tap MPR

Hanya saja langkah ini dinilai sebagai kebijakan antimuslim. Akibatnya, ribuan orang di India melakukan protes terhadap pemerintahan Nasionalis Hindu yang di pimpin Perdana Menteri Narendra Modi.

Aksi demonstrasi di India.*
Aksi demonstrasi di India.*

Salah seorang pengacara untuk petisi yang menentang hukum di pengadilan Kapil Sibal menyampaikan, kebijakan itu bertentangan dengan bagian-bagian konstitusi India yang pada dasarnya menjamin bagi kesetaraan semua rakyatnya.

"Kami ingin agar tinggal dalam kasus CAA," kata Kapil Sibal.

Halaman:

Editor: Ari Nursanti

Sumber: Reuters

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X