Sabtu, 22 Februari 2020

Bebaskan Warganya dari Abu Sayyaf, Norwegia Bayar Tebusan

- 26 Agustus 2016, 20:07 WIB

MANILA, (PR).- Pemerintah Filipina tampaknya tak konsisten dengan kebijakannya yang melarang negara-negara asing membayar uang tebusan untuk membebaskan warga mereka yang disekap kelompok teroris Abu Sayyaf. Dilansir laman Inquirer, salah satu media lokal, Jumat​ 26 Agustus 2016, adanya pembayaran tebusan dari sejumlah negara yang warganya diculik Abu Sayyaf terungkap setelah Dubes Norwegia untuk Filipina Erik Forner bertemu dengan Presiden Rodrigo Duterte di Istana Malacañang, Manila, beberapa jam usai Abu Sayyaf membebaskan warga Norwegia bernama Marites Flor. Dilaporkan uang tebusan yang dibayar Norwegia untuk membebaskan warganya itu senilai 50 juta peso. "Kami sangat berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan," ujar Dubes Erik, Jumat. Flor, beserta dua warga Kanada Robert Hall dan John Ridsdel serta juga warga Kanada lainnya, Kjartan Sekkingstad, diculik Abu Sayyaf di Pulau Samal, Filipina Selatan pada September tahun lalu. Abu Sayyaf telah memenggal Ridsdel dan Hall, yang merupakan pacar Flor’ setelah pemerintah Kanada menolak membayar uang tebusan. Sementara itu Flor yang juga hadir dalam pertemuan di Manila, mengatakan bahwa Kjartan harus segera dibebaskan. Saya sedih Kjartan ada di sini," ujar Flor kepada Dubes Norwegia dalam pertemuan mereka di Manila. Presiden Duterte mengatakan bahwa Kjartan seharusnya juga dibebaskan, tetapi sepertinya ada masalah dengan transportasi dari lokasi pria Norwegia tersebut disekap Abu Sayyaf ke Manila. "Kami telah menegosiasikan tersebut, Kjartan seharusnya sudah dibebaskan. Tapi, kami medapat kabar bahwa perjalanannya terhambat lantaran harus menyebrangi laut dengan kondisi cuaca sangat buruk. Saya tak tahu apakah informasi ini benar atau tidak. Semoga Tuhan berbelaskasihan sehingga dia bisa segera bebas," ujar Duterte. Seperti diketahui, soal tak bayar uang tebusan untuk kelompok teroris, ini merupakan seruan dari PBB, dan banyak negara mematuhi itu. Pasalnya, sesuai dengan kesepakatan internasional, semua anggota PBB dilarang untuk membayar uang tebusan kepada kelompok teroris dan radikal lainnya. Pasalnya, memberikan uang kepada kelompok tersebut, ini artinya sama dengan membiayai operasional mereka. Banyak kelompok ekstremis lainnya di dunia, seperti Boko Haram dan Al Shabab, kegiatan operasional mereka dibiayai dari uang tebusan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, sejumlah negara kadang kala melanggar itu, dan membayar uang tebusan demi menyelamatkan warganya.***


Editor: Huminca Sinaga

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X