Pikiran Rakyat
USD Jual 14.605,00 Beli 14.305,00 | Badai petir, 28 ° C

Pelajaran Pertama Menulis Kontrak

JIKA ada yang berpendapat bahwa orang harus menghormati kontrak yang telah ditanda-tanganinya, ia benar sepanjang kontrak tersebut telah memenuhi persyarat­an keabsahan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pa­sal 1320 sampai dengan Pasal 1337 ­KUHPer memerinci persyaratan tersebut dan kerap dalam percakapan dipadatkan dengan ­sebutan: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Terkait dengan kontrak membuat puisi, di tempat terpisah, saya telah menyinggung tentang objekkontrak (unsur ”suatu hal tertentu”) membuat puisi, apa pun klaim genre­nya, tidak bisa ditentukan atau absurd (lih. Harian haluan edisi 4 Februari 2018). Absurd mengingat tidak mungkin membuat parameter yang terukur untuk sebuah objek berupa puisi yang masih akan dibuat. Lebih-lebih jika parameternya ditentukan oleh pemberi kerja dapat berakibat posisi para pihak terganggu keseimbangannya. Dengan menggunakan ­argumen tersebut, dilihat dari prinsip-prinsip kontrak dan persyaratan keabsahan menurut hukum perjanjian, kontrak membuat puisi berpotensi kuat dapat dibatalkan melaui ­pengadilan. 

Tulisan sekarang ingin memperlebar jangkauan dari masalah objek yang absurd kepada masalah teknis penyusunan kontrak, sekiranya kontrak membuat puisi tetap dipaksakan untuk ditanda-tangani. Sesuatu yang absurd akan melahirkan absurditas ­lainnya.

Fase negosiasi dalam kontrak belum diatur dalam KUHPer. Dalam praktiknya, kekosong­an ini lazimnya akan diisi oleh yurisprudensi sebagaimana diusahakan, misalnya, oleh ­Putusan Mahkamah Agung No 200 K/Pdt/­2012 tanggal 4 Mei 2012 yang pada pokok­nya memberikan pertimbangan bahwa rencana jual beli yang belum dituangkan dalam suatu perjanjian dan belum dibayar uang muka, sementara jual beli kemudian tidak terlaksana, maka kondisi ini dianggap tidak menimbulkan kerugian buat para pihak, sehingga bukan merupakan perbuatan ingkar janji.

Terlepas dari putusan terlihat belum memberikan terobosan baru di mana fase nego­siasi masihdinilai dari fase pembuatan kontrak, namun putusan ini telah membuka penalaran atas peluang bekerjanya aturan dan prinsip­hukum kontrak  (ie asas itikad baik) untuk fase negosiasi. Jika unsur kejujuran merupa­kan elemen utama dari asas itikad baik pada fase ini, maka terkait dengan ne­go­siasi kontrak pembuatan puisi, permasa­lah­annya, dunia seperti apa yang akan dibawa oleh para penyair saat bernegosiasi dengan pihak pemberi kerja.

Kita ambil penyair Afrizal Malna yang me­maknai konteks negosiasi dengan kata-kata, ”Ruang dan waktu selalu menghadirkan latar: tempat berlangsungnya negosiasi terus me­nerus antara ruang di luar saya dan ruang di dalam saya. Proses eksternalisasi yang ber­langsung melalui bahasa dan kultur, memun­culkan meta-narasi antara aku-eksternal dan aku-internal. Saya tidak bisa menerima ­aku-kultur yang menjadi dogmatis terhadap aku-natur.” (lih. Museum Penghancur Dokumen, 2013, h. 106).

Ketika ada tawaran untuk membuat puisi dengan ucapan, misalnya, ”Saya akan memberi x rupiah kepada Anda kalau Anda membuat puisi dengan genre y”, maka dengan mengikuti nalar Afrizal, sebelum sampai pada ”Ya atau tidak”, tawaran itu akan membuat semacam dokumentasi dalam tubuh penyair yang akan mengancam keberlangsungan subyek saat proses eksternalisasinya melalui bahasa dan kultur.Ancaman ini menjadi nyata, saat penyair memberikan konfirmasi persetujuannya untuk membuat puisi sesuai pesanan pemberi kerja. Menjadi ancaman atau benar-benar menjadi hal yang menyedihkan dalam kerja kepenyairan, mengingat puisi dipaksa datang dari dorongan di luar tubuh penyair sendiri berdasarkan parameter pemberi kerja, entah berupa apa, mungkin sebuah kepentingan, kekuasaan, atau modal?

Sesuai pesanan



Asumsikan penyair, dengan alasan tertentu, setuju akan membuatkan puisi sesuai pesanan dari pemberi kerja dengan harga x rupiah sesuai genre y dan puisi harus diselesai­kan dalam jangka waktu z bulan. Lantas, bagaimana kontrak menjadi mungkin ditulis­kan? KUHPer memang membebaskan para pihak untuk membuat bentuk dan isi kontrak sesuai harapannya. Namun, sebagian pihak kerap kurang memberikan perhatian lebih pada makna dibalik Pasal 1338 (3) dan Pasal 1339 KUHPer yang masing-masing berbunyi: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” dan “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

Materi dalam pasal-pasal tersebut sangat penting sebagai pemandu dalam proses penulisan kontrak. Apakah dengan atas nama kebebasan merupakan perbuatan yang patut dan beritikad baik saat menuliskan klausul kontrak yang membatasi pengertian puisi dengan parameter tertentu yang ditentu­kan oleh pemberi kerja? Apakah proses kelahiran puisi bisa diukur kelayakan durasinya ketika dalam kontrak penentuan jangka waktu penyelesaian puisi ditentukan oleh pemberi kerja?

Dalam puisi ”Pelajaran Pertama Menulis Puisi”, Ahda Imran menulis larik-larik berikut: Yang kau perlukan adalah menyeru mahluk halus/yang berdiam di balik kata-kata. Tapi kau hanya/akan mendapati kata-kata jika ia tahu kau mencarinya//Serulah dia tanpa ia mende­ngar suaramu. Tia Setiadi dalam esai penutup buku Rusa Berbulu Merah (2014) menafsirkan puisi tersebut dengan kalimat ”Revelasi puisi, seperti halnya revelasi mistik dan asmara, dimulai ketika seseorang melompat keluar dari dirinya, menemukan realitas yang lebih tinggi dimana kita berubah dan terubah menjadi diri-diri yang lain dan bersamaan ­dengan itu menemukan sumber mata air yang asli.” 

Menurut hemat saya, pada taraf tertentu menulis puisi dan kontrak punya titik-titik persamaan. Para Pihak dalam kontrak tidak mencukupkan dirinya pada kepuasan merangkai kata-kata untuk pasal-pasal dalam perjanjian dengan semata mengejar obsesi sebatas nafsu tubuhnya sendiri, namun ­muatan pasal-pasal seyogianya mencermin­kan ”realitas yang lebih tinggi”. Semacam ”makhluk halus” yang dalam terminologi hukum kontrak bernama kepatutan, ­kebiasaan, dan itikad baik.

Barangkali proses berpuisi dan membuat kontrak sedang berhadapan dengan ling­kungan yang tidak ramah lagi kepada subjek. Afrizal Malna dalam puisi ”Proposal Politik untuk Polisi” (dikutip sebagian) agaknya cukup mewakili potret buram dari kondisi transaksi bisnis (ie jual-beli): Aku dilanda ­kedatangan diriku sendiri, di sana dan di sini. Melihat/kegagalan yang terus-terang di setiap yang kuciptakan. Antara/mesin-mesin dan ­sistem dalam lubang kesunyian, pembelian dan/penjualan yang saling membuang. Hiburan dan barang-barang/yang dibeli di sana dan di sini. Kenangan dalam puing-puing/perubahan...”

Subjek nyaris tidak lagi mampu meng­identifikasi dirinya, selain merasa masuk dalam lubang kesunyian. Lubang yang muncul dari pertahanan diri yang rapuh berhadapan terus-menerus dengan ling­kungannya yang sudah dikendalikan mesin-mesin dan sistem. Logika hidup seperti transaksi hanya dengan hiburan dan barang-barang. Mereka datang bagai tanpa diundang dan diri bekerja keras mengosongkannya agar tetap bisa mengenali diri.

Para penyair yang sudah telanjur menandatangani kontrak membuat puisi agaknya belum terlalu terlambat untuk mengecek kembali isi kontrak, seberapa jauh kesepakatan yang telah dibuat tidak bertabrakan dengan sisi kepatutan, kebiasaan, atau itikad baik. Paling tidak anggap saja sebagai pelajaran pertama dalam menulis kontrak. (Yana Risdiana)***

Bagikan: