ISTILAH post-truth atau pasca-kebenaran menjadi primadona pada 2016. Hampir semua negara membicarakan istilah itu. Dalam kamus Oxford, makna post-truth adalah dikaburkannya publik dari fakta-fakta objektif.
Ada dua peristiwa yang melatarbelakangi post-truth jadi perbincangan banyak orang di dunia. Peristiwa pertama yang metarbelakangi fenomena post-truth adalah keputusan Inggris meninggalkan Uni Eropa. Insiden kedua yang menguatkan fenomena post-truth adalah kemenangan Donald Trump dalam kontestasi politik di Amerika Serikat.
Usai dua peristiwa itu, muncul anggapan bahwa opini publik dapat dibentuk via hoaks. Namun jika ditilik secara historis, pengguna pertama istilah post-truth adalah Steve Tesich dalam artikel berjudul The Goverment of Lies yang dimuat majalah The Nation tahun 1992.
Dalam artikelnya, Steve Tesich menggambarkan bagaimana skandal Watergate dan Perang Teluk Persia dapat membuat tenang dan nyaman warga Amerika Serikat meski dua insiden tersebut dipenuhi banyak kebohongan.

Steve Tesich menuliskan bahwa opini warga negara Amerika Serikat digiring melalui pernyataan emosial, bukan fakta sebenarnya.
Dalam hal Perang Teluk Persia. Duta besar Amerika Serikat untuk Irak menyatakan secara tegas bahwa perang tak bisa dihindari dan mereka telah memperingatkan presiden Irak kala itu, Saddam Hussein agar tak melanggar integritas wilayah Kuwait.
Lewat pernyataan tersebut, warga Amerika Serikat meyakini bahwa Perang Teluk Persia sebagai kebijakan paling tepat. dengan kata lain, post-truth adalah dalah di balik semua itu.
Menurut Steve Tesich, situasi tersebut lahir karena harapan warga Amerika Serikat akan perdamaian telah membeku sehingga tak peduli dengan kebenaran-kebenaran di lapangan.
Artikel Pilihan