Senin, 6 April 2020

Penghapusan Direktorat Kesenian Tidak Senafas Undang-undang Pemajuan Kebudayaan

- 16 Januari 2020, 09:25 WIB
REKTOR Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung DR. Een Herdiani S.Sen. M.Hum memberikan paparan terkait penghapusan Direktorat Kesenian di Direktorat Jenderal Kebudaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Ngadu Bako Diamputasinya Direktorat Kesenian di Kemendikbud, Rabu, 15 Januari 2020 di Ruang Diskusi Pusat Pengembangan Kebudayaan, Jalan Naripan Bandung.* /RETNO HERIYANTO/PR

PIKIRAN RAKYAT – Penghapusan Direktorat Kesenian dilingkungan Direktorat Jenderal Kebudaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak sesuai amanat Undang-undang No. 5 tahun 2017.

Penanganan bidang kesenian di Jawa Barat ke depan dikhawatirkan akan semakin memburuk dan tidak jelas.

Kekhawatiran penggiat seni maupun kalangan akademisi terhadap perubahan nomenklatur di dilingkungan Direktorat Jenderal Kebudaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terungkap pada Ngadu Bako Diamputasinya Direktorat Kesenian di Kemendikbud, Rabu, 15 Januari 2020, di Ruang Diskusi Pusat Pengembangan Kebudayaan, Jalan Naripan Bandung.

Baca Juga: Pilkada Serentak 2020 di Jawa Barat, Ridwan Kamil Ajak Calon Kandidat Ikuti Aturan

“Perubahan nomenklatur di Dirjen Kebudayaan Kemendikbud dengan menghapus Direktorat Kesenian dan membentuk Direktorat Film Musik dan Media Baru, sudah barang tentu akan membawa dampak pada pengurusan bidang kesenian. Apalagi bila merujuk lebih jauh pada Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sesuai Undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, baik perfilman, musik dan media baru sama sekali tidak masuk (OPK),” ujar Rektor Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, DR. Een Herdiani S.Sen. M.Hum dalam paparannya.

Baca Juga: Dari The Jacksons sampai Nadin Amizah Siap Meriahkan Java Jazz Festival 2020

Diungkapkan Een, penghapusan Direktorat Kesenian dan dibentuk Direktorat Film, Musik dan Media Baru, masih sulit dibaca arah kebijakan yang akan dicapai. Demikian pula dengan pembentukan Direktorat Perlindungan Kebudayaan, Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, serta Direktorat Pembinaan Kebudayaan yang ditegaskan Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid, mampu mengakomodir bidang kesenian sebagaimana yang selama ini ditangani Direktorat Kesenian.

Seniman teater Hermana MT mengungkapkan bahwa klaim Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid bahwa penghapusan Direktorat Kesenian sebagai upaya perampingan struktur organisasi di Ditjen Kebudayaan sulit diterima.

Baca Juga: Pasokan Air dan Listrik di Wilayah Terdampak Letusan Gunung Taal Filipina Belum Normal

“Kalau alasan perubahan di internal organisasi Kemendikbud bertujuan untuk perampingan struktur dan meningkatkan pelayanan yang lebih efektif mungkin masih bisa diterima, tapi kenapa harus nambah dan membetuk tiga direktorat lain, namanya bukan perampingan dong,” ujar Hermana.

Halaman:

Editor: Gita Pratiwi

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X
x