Senin, 16 Desember 2019

Program Kementerian Pariwisata Harus Berorientasi Daerah dan Komunitas Lokal

- 4 Desember 2019, 22:35 WIB
PENARI mementaskan Bebegig Baladewa pada Ringkas Budaya Jabar Rengkuh Galuh di Halaman Astana Gede, Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu, 20 November 2019. Ringkas Budaya Jawa Barat Rengkuh Galuh yang digelar oleh Dinas Pariwisata Pemprov Jabar merupakan platform gerakan kebudayaan, dengan tujuan menguatkan nilai budaya sunda yang tercermin dalam perilaku masyarakat Jabar sekaligus melestarikan kesenian dan menarik wisatawan.* /ADENG BUSTOMI

BANDUNG, (PR).- Pembangunan pariwisata Indonesia harus berbasis komunitas lokal dan harus memberdayakan komunitas lokal.

Diharapkan program-program kementerian pariwisata berorientasi pada daerah dan komunitas lokal.

“Jadi bukan lagi berorientasi pada proyek-proyek megah dengan pemodal besar yang justru tidak berfokus pada warga lokal,” tutur Direktur Inkubator Bisnis SBM Institut Teknologi Bandung Dina Dellyana, di Bandung, Rabu, 4 Desember 2019.

Baca Juga: Masih Eksis, Kesenian Calung Bisa Disenangi dengan Ragam Kreasi

Hal itu juga sejalan dengan perhatian dunia mengenai pariwisata berkelanjutan atau “pariwisata dalam ekonomi hijau” yang didefinisikan sebagai kegiatan pariwisata yang dapat dipertahankan tanpa batas waktu dalam konteks lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya mereka (UNEP & UNWTO, 2005).

Menurut International Labour Organization (ILO), kata Dina, pariwisata berkelanjutan harus terdiri dari tiga pilar: keadilan sosial, pembangunan ekonomi lokal, dan integritas lingkungan.

Dengan ekonomi lokal yang tentunya merujuk skala kecil-menengah sebagai fokusnya, maka kementerian perlu lebih menitikberatkan pada kompetensi kewirausahaan dan profesionalisme warga di sekitar destinasi wisata.

Hasil yang diharapkan, masyarakat semakin berdaya dan otonom untuk menentukan pilihan atas peluang ekonomi pariwisata. Dengan demikian, pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, tapi harus memberdayakan warga setempat, baik terkait modal, kecakapan, pengetahuan, akses, pendapatan, dan daya tawar.

“Jika dikaitkan dengan Pasal 5 dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata kita diselenggarakan dengan prinsip, antara lain, menjunjung tinggi keragaman budaya dan kearifan lokal; memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; dan memberdayakan masyarakat setempat,” ujarnya.


Halaman:

Editor: Siska Nirmala

Tags

Komentar

Terkini

X