Pemerintah Bagi Beban dengan BI Atasi Pandemi Covid-19, Sri Mulyani Jelaskan Tiga Skemanya

- 6 Juli 2020, 20:22 WIB
MENTERI Keuangan RI Sri Mulyani. /Instagram/@smindrawati


PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah melakukan bagi beban atau burden sharing dengan Bank Indonesia (BI) dalam penanganan pandemi COVID-19.

Terdapat tiga skema pembayaran yang nantinya akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB), demikian Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Senin, 6 Juli 2020.

Skema burden sharing ini hanya dilakukan sebagai pembiayaan APBN 2020.

Baca Juga: Angka Kematian Covid-19 di Indonesia di Atas Rata-rata Dunia, Yurianto: Per Senin 6 Juli Total 3.241

Menurut Sri, untuk pembiayaan tahun berikutnya akan disusun sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN 2021.

“Ini hanya dilakukan untuk 2020 atau istilahnya one off khusus untuk belanja yang sifatnya public benefit atau public goods tersebut,” katanya.

Dia mengatakan, kebijakan fiskal dan moneter diletakkan dalam posisi sejajar sebagai penjaga dan pengelola ekonomi Indonesia.

loading...

Baca Juga: Buntut Laporan Penularan Covid-19 dari Cerpelai, Total 20 Peternakan Telah Dimusnahkan Belanda

Tujuannya, agar tidak hanya terpaku kondisi COVID-19, namun juga berpikir dalam mengelola jangka menengah dan panjang secara prudentsustainable, dan hati-hati.

Dalam kesempatan itu, seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara, Sri Mulyani mengatakan biaya penanganan COVID-19 yang mencapai Rp695,2 triliun.

Itu telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 dan terdiri atas beberapa kategori yaitu public goods/benefit serta non-public goods/benefit.

Halaman:

Editor: Gita Pratiwi

Sumber: Antara


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X