Indonesia Dorong Akses Vaksin untuk Semua Negara Terdampak Pandemi Covid-19

- 29 Mei 2020, 14:59 WIB
LOGO Forum Global Public Health (FGPH) 2020 .* /
PIKIRAN RAKYAT - Indonesia akan menjadi tuan rumah Forum Global Public Health (FGPH) 2020 yang akan diselenggarakan secara virtual pada 2 Juni 2020. Pada pertemuan tersebut Indonesia akan mendorong pemerataan akses vaksin bagi seluruh negara terdampak Covid-19.
 
Demikian diungkapkan Direktur Sosial dan Budaya Organisasi Internasional Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia (RI), Kamapradipta Isnomo, melalui siaran pers yang diterima "PR", Jumat, 29 Mei 2020. Pertemuan virtual FPGH tersebut ditargetkan akan dihadiri oleh sekitar 200 delegasi. 
 
“Pertemuan FGPH akan membahas tantangan yang muncul dari pandemi Covid-19," ujarnya.
 
 
Untuk mengatasi pandemi tersebut, menurut dia, diperlukan kolaborasi antaranegara dan antarpihak pada tata kelola kesehatan global. Sementara implementasinya sendiri juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah, ogranisasi, dan industri.
 
Melalui pertemuan tersebut, dikatakan Kamapradipta, diharapkan akan terbentuk kerja sama yang nyata dan konkrit untuk pembuatan vaksin dan atau obat-obatan dengan harga yang terjangkau. Selain itu juga pemerataan pendistribusian agar dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.
 
FGPH 2020 mengambil tema Affordable Health Care for All. Sementara agenda yang diusung adalah memastikan adanya suatu sistem kesehatan yang tangguh, melalui pelayanan kesehatan yang terjangkau serta berkualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat, khususnya obat–obatan. 
 
 
"Pandemi Covid-19 menjadi salah satu bukti nyata pentingnya isu kesehatan global, yang bersifat lintas sektoral dan melewati lintas batas negara," tuturnye.
 
Dengan latar belakang tersebut, menurut dia, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, bersama Menteri Luar Negeri Brazil, Afrika Selatan, Norwegia, Perancis, Senegal, dan Thailand berinisiatif untuk mendorong pembahasan isu kesehatan global dalam kerangka kebijakan luar negeri melalui forum FPGH. Ia mengaku berharap, partisipasi sejumlah pimpinan Organisasi Internasional, think-tank, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Global untuk berpartisipasi pada pertemuan retreat tersebut. 
 
Sementara itu, Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kemenkes RI, Acep Somantri, menekankan pentingnya sinergi antara politik luar negeri (foreign policy) dan kebijakan kesehatan global (global health). Hal itu, menurut dia, penting untuk mendukung solidaritas dan kolaborasi global dalam penanganan Covid-19. 
 
 
Melalui tatanan tersebut, menurut dia, kinerja Diplomasi Kesehatan Indonesia dioptimalkan untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam menangani Covid-19. Ia mengatakan, ada empat fokus diplomasi kesehatan yang dilakukan, yaitu peningkatan kapasitas Indonesia dalam pencegahan, deteksi dan respon; menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 melalui join-production; mengupayakan peluang kerja sama riset obat dan vaksin Covid-19, termasuk kerja sama clinical trial; dan peluang partisipasi Indonesia pada scalling-up produksi obat dan vaksin baru Covid-19 saat sudah ditemukan.
 
“Indonesia memiliki kemampuan untuk mendukung scalling-up produksi vaksin untuk kebutuhan global karena Indonesia memiliki Bio Farma yang produk vaksinnya sudah diakui WHO dan digunakan di lebih dari 140 negara”, ujar Acep.
 
Salah satu upaya Indonesia dalam bidang kesehatan untuk mengatasi Covid-19, menurut dia, adalah telah berpartisipasi dalam WHO Solidarity Trial yang bertujuan untuk mempercepat penemuan obat dan vaksin yang berkualitas, manjur, dan aman.
 
 
Solidaritas Trial ini menunjukan bahwa dunia menggalang kerjasama riset untuk mengatasi masalah bersama yaitu penanganan Covid-19.
 
Direktur Opearsi Bio Farma, M. Rahman Roestan, mengatakan, dalam menghadapi Covid-19, dari sisi industri, Indonesia memerlukan kolaborasi industri – regulasi – diplomasi. Kolaborasi tersebut, menurut dia, sangat diperlukan, terutama saat pandemic, dimana seluruh negara bergerak untuk mencari partner.
 
“Diplomasi kesehatan global menyatukan disiplin kesehatan masyarakat, urusan internasional, manajemen, hukum, dan ekonomi, serta berfokus pada negosiasi yang membentuk dan mengelola lingkungan kebijakan global untuk kesehatan. Hubungan antara kesehatan, kebijakan luar negeri dan perdagangan menjadi hal yang baru dalam diplomasi kesehatan global," ujar Rahman.
 
Terkait pembuatan vaksin, menurut dia, dalam jangka panjang, Bio Farma tergabung dalam konsorsium nasional pengembangan vaksin bersama Eijkman dan Litbangkes untuk kemandirian nasional. Dalam jangka pendek, Bio Farma akan berkolaborasi dengan lembaga riset luar negeri, salah satunya adalah Coalition for Epidemic Preparedness Inovation (CEPI) dari Oslo Norwegia, dan manufacturer dari China yang telah diakui oleh WHO dan bersedia memberikan transfer teknologi ke Indonesia. 
 
"Ini merupakan bukti nyata adanya kolaborasi riset dan produksi lintas negara," ujar Rahman.
 
Ia mengatakan, Bio Farma sebagai induk holding farmasi, memiliki kompetensi di bidang bioteknologi yang sudah berkembang ke arah lifescience. Sementara anggota holding farmasi, Indofarma akan fokus ke herbal medicine dan berkembang ke alkes, dan Kimia Farma fokus ke chemical medicine baik untuk obat maupun bahan baku obat.***

Editor: Gita Pratiwi


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X