Badan Kebijakan Fiskal : Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2020 ke Arah Negatif

- 13 Mei 2020, 19:47 WIB
ILUSTRASI pergerakan pertumbuhan ekonomi.* /Pexels

PIKIRAN RAKYAT - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan, pertumbuhan ekonomi triwulan II  2020 kemungkinan besar akan negatif.  Pemerintah saat ini tengah menyiapkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk mencegah penurunan ekonomi lebih dalam, salah satunya dengan dukungan fiskal senilai Rp 34,15 triliun bagi UMKM.

“Dilihat dari angka-angkanya, memang triwulan II ini lebih berat dari triwulan I. Kemungkinan besar akan negatif. Makanya kita siapkan batalannya supaya dampak negatifnya tidak terlampau dalam,”ujar Febrio saat konferensi pers secara virtual , Rabu 13 Mei 2020.

Dia mengatakan, Kementerian Keuangan telah melakukan koreksi pertumbuhan ekonomi 2020 menjadi -0,4 hingga 2,3 persen. Hal ini berpotensi meningkatkan kemiskinan di kisaran 1,16 juta sampai 3,78 juta. Sementara potesi penambahan pengangguran berkisar antara 2,92 juta sampai 5,23 juta.

Baca Juga: LNG Sumber Energi yang Terus Ditingkatkan, KIMA Industri Pertama di Makasar yang Memanfaatkannya

Untuk itu, pemerintah berupaya menerapkan kebijakan untuk menahan pertumbuhan negatif lebih dalam. Salah satunya dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah no. 23 tahun 2020.

Febrio mengatakan, langkah kebijakan penanganan dan pemulihan ekonomi diarahkan pada perbaikan sisi permintaan, yaitu menjaga konsumsi, investasi, dan mendukung ekspor-impor. Dari sisi konsumsi, permerintah sudah menerapkan upaya tersebut di quartal II melalui bantuan sosial, kartu pra kerja, pembebasan tarif listrik, dan penambahan penyaluran Program Keluarga Harapan.

“Selanjutnya pemerintah akan memperluas stimulus konsumsi tersebut dengan fokus ke kelas menengah melalui stimulus di sektor pariwisata, restoran, transportasi, dan lainnya. Misalnya dengan memberikan tarif diskon pesawat terutama ke daerah pariwisata,” kata dia.

Baca Juga: Penjualan Properti hingga Juni Bakal Anjlok, Ini Sebabnya

Sementara dukungan pada investasi diberikan melalui kelonggaran insentif pajak serta bea masuk, dan keringanan pembiayaan bagi UMKM. Begitu juga dengan stimulus ekspor impor melalui pelonggaran pajak dan bea masuk, serta percepatan proses ekspor impor. “Meskipun demikian terus terang ini (stimulus ekspor impor) hanya akan berdampak sedikit karena pergerakan ekspor impor  sangat tergantung pada negara lain,” ujarnya.

Selain konsumsi, pemerintah juga menyiapkan dukungan dunia usaha. Dukungan tersebut diantaranya subsidi bunga sebesar Rp 34,15 triliun, insentif perpajakan sebesar Rp 28,06 triliun, dan penjaminan kredit modal kerja baru UMKM senilai Rp 125 triliun. Kementerian Keuangan juga menyiapkan anggaran untuk penempatan dana pemerintah di perbankan dalam  rangka restrukturisasi debitur korporasi sebesar Rp 35 triliun.

Baca Juga: Jika Ada Penumpukan Kendaraan di GT Cileunyi, Akses Darurat Gedebage Bakal Dibuka

Kementerian Keuangan juga menyediakan dukungan fiskal untuk BUMN. Hal itu diantaranya melalui penyertaan modal negara dan talangan modal kerja. “Namun saya belum bisa menyebutkan angkanya karena harus dibicarakan dulu di sidang kabinet,” ujarnya.

Dukungan fiskal juga diberikan sebagai kompensasi dari program PEN. “Misalnya saja PLN, diberikan kompensasi karena membebaskan tagihan listrik untuk pelanggan 450 VA dan diskon 50 persen bagi pelanggan 900 VA,” tutur Febrio.

Halaman:

Editor: Syamsul Bachri


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X