Minggu, 7 Juni 2020

Kembali Bertambah, Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jawa Barat yang Dilikuidasi

- 19 Maret 2020, 15:37 WIB
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK).* /Yulistyne Kasumaningrum/"PR"

PIKIRAN RAKYAT - Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah Jawa Barat yang dilikuidasi kembali bertambah. Penambahan tersebut menyusul dicabutnya ijin usaha dari PT Bank Perkreditan Rakyat Sekar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pencabutan izin usaha BPR Sekar yang berlokasi di Ruko Pasar Central ES C-27, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP-38/D.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sekar, terhitung sejak 17 Maret 2020.

Baca Juga: Simak 3 Kursus Online Terbaik di Dunia dengan Harga yang Ekonomis

Dengan dikeluarkannya keputusan tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi terhadap BPR Sekar. 

Kepala Regional 2 OJK Jabar Triana Gunawan menjelaskan, sebelum dilakukan pencabutan izin, PT BPR Sekar telah ditetapkan menjadi status BPR Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) sejak 8 November 2019, karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari 4%. Selain itu, bank tersebut tingkat kesehatannya tergolong tidak sehat.

Baca Juga: Empat Kebun Raya Ditutup Sementara, Laksana : Sebagai Partisipasi Aktif LIPI Mencegah Penyebaran Covid-19

“Kondisi keuangan BPR semakin memburuk disebabkan penyaluran kredit yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian serta pemenuhan asas perbankan yang sehat,” katanya melalui keterangan pers yang diterima Pikiran-Rakyat.com, Kamis, 19 Maret 2020.

Penetapan status tersebut, lanjut Triana, bertujuan agar Pengurus/Pemegang Saham melakukan upaya penyehatan. Namun, sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan oleh Pengurus/Pemegang Saham untuk keluar dari status BDPK dan dapat beroperasi secara normal dengan rasio KPMM paling kurang sebesar 12% tidak terealisasi.

Baca Juga: Siap Unduh, Aplikasi yang Bisa Deteksi Saat Kita Berpapasan dengan Pengidap Virus Corona Diluncurkan

Oleh karena itu, lanjut Triana, mempertimbangkan kondisi keuangan BPR yang semakin memburuk dan adanya permasalahan internal BPR yang tidak dapat diselesaikan Pemegang Saham Pengendali BPR tersebut.

Serta merujuk pada Pasal 38 dari  POJK Nomor 19/POJK.03/2017, maka OJK mencabut izin usaha BPR tersebut setelah memperoleh pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan pencabutan izin usaha PT BPR Sekar, selanjutnya LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

Baca Juga: Mulai Hari Ini, Top-Up Tunai di Seluruh Gerbang Tol Jasa Marga Wilayah Jabotabek Ditutup Sementara

OJK mengimbau nasabah PT BPR Sekar agar tetap tenang, karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

Halaman:

Editor: Syamsul Bachri


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X