Selasa, 26 Mei 2020

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Relaksasi Penyaluran Kredit, Wimboh : Agar Sektor Riil Tetap Bisa Menjalankan Usahanya

- 5 Maret 2020, 18:59 WIB
ILUSTRASI Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*/DOK. KABAR BANTEN /DOK. KABAR BANTEN

PIKIRAN RAKYAT - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan mempercepat transmisi kebijakan-kebijakan stimulus yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, OJK serta Bank Indonesia (BI) untuk menghadapi pelemahan perekonomian dampak penyebaran virus Corona.

“Bank itu berperan menjadi transmisi kebijakan-kebijakan stimulus Pemerintah, OJK, dan BI yang telah dikeluarkan. Transmisi itu diharapkan bisa memberikan ruang gerak sektor riil untuk tetap menjalankan usahanya,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso usai menggelar pertemuan antara Direksi Bank Buku 3 dan Buku 4 dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo di Kantor OJK, Jakarta, Kamis 5 Maret 2020.

Baca Juga: Konsumsi Jamu Dianggap Bisa Tangkal Virus Corona, Harganya Kini Mulai Melejit di Pasaran

Wimboh menjelaskan, berbagai kebijakan stimulus yang dikeluarkan OJK dan BI telah memberikan ruang yang sangat cukup untuk perbankan menyesuaikan suku bunga kreditnya.

Sebab, ketersediaan likuiditas menjadi cukup besar di pasar, sehingga bisa dimanfaatkan perbankan untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan yang murah dan bisa menggerakan sektor riil.

“Pelonggaran GWM memberikan banyak likuiditas pada sektor perbankan, sehingga penurunan suku bunga diharapkan bisa ditransmisikan dalam pricing suku bunga kredit yang lebih murah,” kata Wimboh.

Baca Juga: Tilang Elektronik Sasar Sepeda Motor, STNK Pengendara Bisa Diblokir Jika Melanggar

Jika perbankan menjalankan fungsi transmisi kebijakan stimulus tersebut, katanya, diharapkan dapat meminimalkan dampak buruk pelambatan perekonomian akibat penyebaran virus Corona.

“Dari pertemuan tadi para bankir menyampaikan akan ada follow up action dari perbankan,” kata Wimboh.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan, bahwa stimulus perekonomian tersebut segera terbit  produk hukumnya dalam bentuk Peraturan OJK, yang berlaku bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, bank unit usaha syariah, BPR dan BPR Syariah. Dalam pelaksanaan POJK ini bank wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Baca Juga: UMKM Kekuatan Ekonomi yang Imun Wabah Virus Corona, Teten : Menjadi Andalan untuk Menggerakkan Perekonomian Domestik

POJK tersebut mengatur antara lain:

  1. Relaksasi pengaturan penilaian kualitas aset kredit dengan plafon sampai dengan Rp 10 miliar, hanya didasarkan pada satu pilar, yaitu ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, terhadap kredit yang telah disalurkan kepada debitur di sektor yang terdampak penyebaran virus corona (sejalan dengan sektor yang diberikan insentif oleh Pemerintah). 
  2. Relaksasi pengaturan restrukturisasi kredit yang disalurkan kepada debitur di sektor yang terdampak penyebaran virus corona (sejalan dengan sektor yang diberikan insentif oleh Pemerintah). 
  3. Relaksasi pengaturan ini akan diberlakukan sampai dengan 1 (satu) tahun sejak ditetapkan, namun dapat diperpanjang bila diperlukan.

 “Perbankan sangat mendukung kebijakan stimulus ini, karena bisa memudahkan dalam memberikan kredit baru kepada debitur. Kita akan evaluasi dalam enam bulan ke depan. OJK juga tengah menyiapkan kebijakan lanjutan yang akan dikeluarkan jika diperlukan,” kata Heru. ***

Halaman:

Editor: Syamsul Bachri


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X