Jumat, 28 Februari 2020

Skema FLPP 2020 Hanya Rp 11 Triliun, Bamsoet: Prioritaskan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah

- 14 Februari 2020, 19:01 WIB
ILUSTRASI perumahan. Pemerintah menyiapkan 102.500 rumah subsidi pada 2020 lewat layanan FLPP.* /ANTARA/PR

PIKIRAN RAKYAT - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera mencari jalan keluar terhadap tingginya kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Di tahun 2020 ini, diperkirakan kebutuhan rumah bersubsidi mencapai 250.000 unit.

Sedangkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang digulirkan Kementerian PUPR untuk tahun 2020 ini sekitar Rp 11 triliun dan hanya bisa dimanfaatkan membangun sekitar 102.500 unit rumah.

Baca Juga: Tim Putri Indonesia Dikalahkan Jepang di Perempat Final Badminton Asia Team Championship 2020

"Sehingga masih ada sekitar 147.500 unit rumah yang tak bisa dibangun. Artinya, kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian juga sulit dipenuhi. Padahal konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 28 H dengan tegas menyatakan, bahwa setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat," ujar Bamsoet saat menerima jajaran pengurus Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, belum lama ini.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini mengarisbawahi, bahwa target pembangunan 1 juta rumah yang digagas Presiden Joko Widodo selama memimpin Indonesia pada periode 2014-2019, harus dilanjutkan di periode 2019-2024 ini.

Baca Juga: 6 Tahun Dibui di Cipinang, Eks Napi Bom Bali I Akui Lakukan Aksi Terorisme Gara-gara Media

Salah satunya dengan menambah alokasi dana FLPP yang bisa memberikan fasilitas bunga KPR tetap 5 persen dengan jangka waktu pinjaman 20 tahun bagi MBR.

"Para pengembang, khususnya yang tergabung di APERSI, gelisah karena dana FLPP 2020 diprediksi akan habis pada April 2020. Selama political will pemerintah tetap konsisten menyiapkan hunian bagi rakyatnya, sebagaimana diamanahkan Pasal 28 H UUD NRI 1945, Kementerian PUPR pasti punya jalan keluar mencari tambahan pendanaan FLPP. Dimana ada kemauan, disitu pasti ada jalan. Tinggal managemen pengaturan keuangannya saja," tandas Bamsoet.

Baca Juga: 399 Warga KBB Terinfeksi HIV-AIDS, Penderita Mulai dari Pelajar hingga Ibu Rumah Tangga

Ketua Umum ARDIN Indonesia ini juga mendorong Kementerian PUPR untuk duduk bersama dengan para pengembang APERSI, yang jumlahnya mencapai 3.000 lebih pengembang. Keduanya harus bisa saling bersinergi dan menguatkan, sehingga rakyat tak menjadi korban.

"Kehidupan masyarakat yang harmonis dimulai dari rumah. Dengan memiliki hunian yang layak, kualitas kehidupan warga akan semakin meningkat. Anak-anak bisa belajar dengan nyaman, psikologis setiap anggota keluarga juga bisa terjaga. Tugas negaralah untuk mewujudkannya, bukan justru menjauhkan panggang dari api," pungkas Bamsoet. ***


Editor: Syamsul Bachri

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X