Jumat, 28 Februari 2020

Perusahaan Tak Beri Upah Sesuai UMK 2020 Bisa Terancam Pidana

- 5 Februari 2020, 11:17 WIB
ILUSTRASI demo buruh.*/ANTARA FOTO /

PIKIRAN RAKYAT - Penangguhan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Jawa Barat tidak bisa dilakukan setelah UMK ditetapkan. 

Pengusaha yang tidak mampu membayar sesuai UMK dapat mengajukan permohonan penangguhan kepada Gubernur Jawa Barat paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Barat (Jabar), Asep Mulyana, di Bandung, Selasa, 4 Februari 2020.

Baca Juga: Menolak Diajak Rujuk setelah Satu Tahun Bercerai Seorang Wanita di Karawang Dibunuh Mantan Suami

Menurut dia, setelah UMK ditetapkan, mau tidak mau pengusaha harus membayar sesuai UMK yang berlaku.

"Kalau pengusaha tidak memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku, misalnya membayar upah minimum di bawah UMK, maka sudah masuk ke ranah hukum, delik pidana," ujarnya.

Hal yang juga harus dipahami betuk oleh pengusaha, menurut dia, bahwa UMK hanya untuk pekerja dengan masa kerja nol sampai satu tahun.

Baca Juga: Cegah Virus Corona Menyebar di Negaranya, Jepang Karantina 3.711 Orang di Kapal Pesiar

Untuk tenaga kerja dengan masa kerja di atas satu tahun berlaku struktur skala upah. 

Berdasarkan Pasal 185 Ayat 1 jo. Pasal 90 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: "Pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Halaman:

Editor: Gita Pratiwi

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X