Jumat, 28 Februari 2020

Masih Banyak Pekerja Paksa di Sektor Perikanan

- 28 Januari 2020, 07:29 WIB
ILUSTRASI sektor perikanan.* /SAIFUL BAHRI/ANTARA FOTO

PIKIRAN RAKYAT – Upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan produksi dan ekspor perikanan harus dibarengi dengan perhatian dan kebijakan perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja di sektor perikanan.

Sektor perikanan saat ini masih rentan terhadap praktik kerja paksa dan perdagangan orang. 

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan praktik kerja paksa tersebut terjadi pada sub sektor budidaya, penangkapan dan pengolahan ikan.

Baca Juga: Ramai Kisah Artis Jepang Anne Watanabe yang Diselingkuhi Suaminya selama Mengandung Anak Ketiga

Oleh sebab itu, dia berharap rencana pemerintah meninjau ulang 29 peraturan di sektor perikanan, tidak hanya mempertimbangkan sisi ekonomi namun juga aspek lingkungan dan sosial.

"Dikhawatirkan ddregulasi itu akan menjadi ajang eksploitasi sumberdaya ikan tanpa memikirkan keberlanjutan," ujar Abdi di Jakarta, Senin, 27 Januari 2020.

Walaupun stok ikan di perairan Indonesia terindikasi naik, dia mengatakan, pemerintah harus menyadari bahwa saat ini stok ikan global semakin menipis. 

Baca Juga: Rektor Unikom: Belajar di Luar 2 Semester pada Kampus Merdeka Memunculkan Beban Biaya Baru Mahasiswa

Kegiatan penangkapan ikan saat ini ditandai dengan ongkos produksi yang makin meningkat. 

Apalagi dengan rencana pemerintah mendorong armada kapal ikan Indonesia menangkap di ZEEI. 

Halaman:

Editor: Gita Pratiwi

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X