Kamis, 23 Januari 2020

Reformasi Industri Asuransi, OJK: Butuh Dua Tahun

- 16 Januari 2020, 14:44 WIB
LOGO OJK. OJK membutuhkan waktu setidaknya dua tahun untuk melakukan reformasi industri asuransi.* /DOK. PIKIRAN RAKYAT

PIKIRAN RAKYAT - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso mengatakan industri asuransi mencatat penghimpunan dana yang positif di 2019. Premi asuransi komersial mencapai Rp261,6 triliun atau tumbuh 6,1% yoy.

“Kami menyadari industri asuransi membutuhkan perhatian lebih serius untuk memperbaiki governance, kehati-hatian, dan kinerjanya. OJK telah mencanangkan reformasi industri keuangan non-bank pada 2018 lalu yang mencakup perbaikan penerapan manajemen risiko, governance yang lebih baik dan laporan kinerja investasi kepada otoritas dan publik. OJK akan mengeluarkan pedoman manajemen risiko dan governance serta format laporannya,” kata Wimboh.

Baca Juga: Seperti KPK, Bambang Soesatyo Sebut OJK pun Butuh Dewan Pengawas

Dia mengatakan, OJK juga telah meminta seluruh Direksi Lembaga Keuangan Non-Bank untuk segera melihat kembali lebih rinci kinerja perusahaannya dan melakukan corrective action yang diperlukan.

OJK berkomitmen penuh jika menemukan indikasi pelanggaran hukum akan dilaporkan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Wimboh.

Dia mengatakan, reformasi tidak hanya dilakukan di hilir namun juga hulu. Sebagai langkah pertama, dia meminta agar semua lembaga keuangan menerapkan risk management. Selain itu, reformasi juga akan diterapkan di bidang permodalan.

Baca Juga: Skandal Jiwasraya Terbongkar, Ketua MPR RI Minta Semua BUMN di Bidang Asuransi Diaudit BPK

Wimboh mengatakan, langkah pertama reformasi itu akan dilakukan tahun ini. "Reformasi ini membutuhkan waktu yang lama , secepatnya bisa diselesaikan dua tahun,"ujarnya.

Di industri pasar modal, peningkatan penerapan governance, transparansi dan enforcement menjadi fokus utama OJK untuk meningkatkan integritas pasar dan kepercayan investor. Penyempurnaan ekosistem pasar modal telah dimulai melalui penguatan pengaturan dan pengawasan, proses penawaran emisi, aktivitas perdagangan sampai dengan kewajaran valuasi instrumen.

Halaman:

Editor: Gugum Rachmat Gumilar

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Jawa Barat Network

X