Dari Hapus Pajak Sampai Perbolehkan Impor, Menperin Ajukan Tiga Skenario Penurunan Harga Gas Industri

- 6 Januari 2020, 15:52 WIB
MENTERI Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.* /ANTARA FOTO

Berdasarkan perhitungan PT Perusahaan Gas Negara, porsi pemerintah sebesar 2,2 Dolar AS per MMBTU.

Berdasarkan kajian Kementerian Perindustrian, pengurangan atau bahkan penghapusan penerimaan negara dari K3S tersebut memang aka mengurangi pendapatan negara dari gas.
Namun negara akan mendapatkan pemasukan lebih besar dari keuntungan yang didapatkan dari kebijakan tersebut.

Jika harga gas turun, permintaan akan meningkat yang akhirnya akan menambah produksi industri dalam negeri melalui pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (pph) badan.

Baca Juga: Cara Mengetahui Pesan Sudah Dibaca Anggota Grup WhatsApp

Hal itu juga akan menciptakan lapangan kerja sehingga penerimaan engara dari pph perorangan bertambah.

Negara juga akan mendapatkan bea masuk dari impor bahan baku industri yang tidak diproduksi di Indonesia

"Berdasarkan simulasi kami, penetapan harga gas menjadi 4 Dolar AS per MMBTU akan menghilangkam pendapatan negara sebesar 53, 86 T. Namun hal itu akan mendatangkan keuntungan bagi negara senilai Rp 85,84 T," ujarnya.

Sementara skenario kedua adalah mewajibkan K3S memasok gas untuk domestic market obligation (DMO) yang bisa diberikan kepada PGN. Dengan demikian, hal itu akan menjamin kuantitas alokasi gas untuk industri dengan harga spot yang saat ini mencapai 4,5 Dolar AS per MMBTU.

Ketiga adalah memberikan kemudahan pada swasta untuk pengembangan kawasan-kawasan industri yang belum memiliki jaringan gas nasional.

Baca Juga: Sempat Berkolaborasi, Hanung Bramantyo Ungkap Perasaannya untuk Ria Irawan

Halaman:

Editor: Gita Pratiwi


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X