Rabu, 8 April 2020

Pemerintah Wajibkan Pemilik Online Shop Punya Izin Usaha, Kadin: Jangan Pukul Rata

- 7 Desember 2019, 11:16 WIB
BELANJA online/THENATIONAL.AE /

BANDUNG, (PR).- Sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Jawa Barat mengaku tidak keberatan dengan aturan perizinan usaha bagi pelaku usaha yang berdagang melalui platform e-commerce. Namun, aturan tersebut tidak boleh memberatkan pelaku usaha, khususnya yang masih berskala mikro.

Wakil Ketua Kadin Kota Bandung Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Kemitraan, Bambang Tris Bintoro mengatakan bahwa pemerintah harus membuat dulu kategorisasi pelaku usaha online yang diwajibkan mengantongi izin usaha. Menurut dia, untuk pelaku usaha mikro yang baru saja memulai usaha, sebaiknya belum diwajibkan mengantongi izin usaha.

"Pemerintah harus membuat kategorisasi, siapa saja yang wajib memiliki izin usaha. Jangan semua disamaratakan," tuturnya di Bandung, Jumat 6 Desember 2019.

Menurut dia, beberapa kategori yang harus ditetapkan adalah berapa minimal omzet yang menjadi acuan seorang pelaku usaha online diwajibkan mengantongi izin usaha. Selain itu, sudah berapa lama ia menjalankan usaha tersebut.

"Banyak penjual online yang tidak ada bedanya dari pedagang kaki lima. Bedanya, mereka berjualan secara online. Kalau belum apa-apa sudah diwajibkan mengantongi izin dan dipajaki, mereka akan sulit berkembang," katanya.

Baca Juga: Terinspirasi Sopir Angkutan Online, Mahasiswa SBM ITB Bikin Aplikasi untuk Tunarungu

Ia mengaku memahami sisi positif dari kewajiban perizinan tersebut. Kewajiban bagi penjual online untuk mengantongi izin bisa melindungi pelaku usaha lokal dari penjual online yang berasal dari luar negeri.

"Dengan adanya kewajiban mengantongi izin ini, pelaku usaha dari luar tidak bisa lagi dengan leluasa berjualan di marketplace Indonesia. Akan tetapi, pemerintah tetap harus mempertimbangkan pelaku usaha mikro yang baru mulai menjajal usaha," tuturnya.

Hal senada diungkapkan Senior Expert Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) Bandung, Helma Agustiawan. Ia mengatakan, aturan izin usaha bagi pedagang online harus menjadi kebijakan afirmatif bagi pemerintah.

Halaman:

Editor: Gugum Rachmat Gumilar

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X