Rabu, 11 Desember 2019

Pemerintah Harus Lindungi Industri Telekomunikasi Lokal

- 7 November 2019, 21:53 WIB
MENARA Base Transreceiver Station (BTS) salah satu perusahaan telekomunikasi.*/DOK PR

BANDUNG, (PR).- Pemerintah harus melindungi industri telekomunikasi lokal dari gempuran asing, salah satunya melalui aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Perlindungan tersebut diperlukan agar produk telekomunikasi lokal menjadi tuan tumah di negeri sendiri.

Demikian diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (Apnatel), Triana Mulyatsa, melalui siaran pers yang diterima "PR", Kamis, 7 November 2019. Rabu kemarin Apnatel baru saja menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar di Jakarta.

"Peran pemerintah sangat diperlukan untuk mendukung tumbuh kembang industri telekomunikasi nasional," ujar Triana.

Apnatel sendiri, menurut dia, siap menjadi mitra pemerintah untuk membantu melindungi industri telekomunikasi lokal. Bukan hanya dari serbuan produk asing, tapi juga pabrik asing yang hadir di Indonesia.

"Hal yang juga tak kalah pentingnya adalah jangan sampai ada anggapan di tengah masyarakat bahwa produk lokal lebih mahal daripada produk luar," tuturnya.

Untuk itu, menurut dia, keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha lokal dalam bentuk subsidi sangat diperlukan. Dengan demikian, harga jual produk lokal bisa ditekan menjadi lebih murah.

"Dari sisi kualitas produk lokal sudah bisa bersaing dengan produk asing," tuturnya.

Bukan hanya gempuran asing, menurut dia, saat ini Apnatel juga dihadapkan pada persoalan keberadaan organisasi lain yang bisa menerbitkan sertifikasi profesi telekomunikasi. Padahal, organisasi tersebut tidak bergerak di bidang telekomunikasi

"Ini yang menjadi PR besar kami untuk mentertibkan organisasi tersebut," ujar Triana.


Halaman:

Editor: Siska Nirmala

Tags

Komentar

Terkini

X