Minggu, 8 Desember 2019

Tak Sesuai dengan Kesejahteraan, Buruh Tolak UMP 2020

- 31 Oktober 2019, 15:34 WIB
ILUSTRASI buruh pabrik.*/DOK. PR

YOGYAKARTA, (PR).- Konfenderasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) tetap menolak PP No.78/2015 menjadi dasar penetapan UMP 2020. KSPI bersikeras agar pemerintah tetap menerapkan UMP tahun depan sesuai dengan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Irsyad Ade Irawan di Yogyakarta, Rabu 30 Oktober 2019 mengatakan sejak 2016 UMP ditetapkan berdasarkan PP 78/2015 tentang Pengupahan. "Namun kenyataannya PP tersebut bukan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh," katanya.

Irsyad mengatakan, berdasarkan survei kesejahteraah pekerja/buruh yang kami lakukan, dilihat dari Kebutuhan Hidup Layak dan perolehan upah, pekerja/buruh di masing-masing kabupaten/kota di DIY rata-rata mengalami defisit ekonomi sebesar Rp 925.933. Rinciannya, berdasarkan Kabupaten/Kota Hasil survei KHL 2019 pekerja di Kota Jogja mengalami defisit -Rp947,726, Sleman -Rp944,010, Bantul -Rp910,061, Kulonprogo -Rp896,879, dan Gunung Kidul -Rp930,992.

Hasil survei KHL per September 2019 yang dilakukan oleh KSPI adalah, Kota Jogja Rp2.794.126 dengan upah defisit Rp1,846,400, Sleman Rp2.645.010 dengan upah defisit Rp1,701,000, Bantul Rp2.559.861 dengan upah defisit Rp1,649,800, Kulonprogo Rp2.510.079 dengan upah defisit Rp1,613,200, dan Gunung Kidul Rp2.501.992 dengan upah defisit Rp1,571,000.

Sulit menutup desifit

Dengan tidak adanya pendapatan tambahan pekerja/buruh DIY selama ini, kata Irsyad, pekerja/buruh DIY semakin sulit menutup angka defisit ekonomi tersebut. Padahal berdasarkan data statistik dari BPS pertumbuhan ekonomi DIY telah didorong oleh beberapa sektor unggulan daerah yang cukup stabil dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya adalah sektor industri pengolahan, konstruksi, dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

Berdasarkan data BPS pula, tujuh sektor industri yang terdiri dari Industri Pengolahan Makanan dan Minuman, Industri Pengolahan Tembakau, Tekstil, Pakaian Jadi, Listrik dan Mesin, Furniture dan Industri Pengolahan lain serta Reparasi secara rata-rata menghasilkan nilai tambah sebesar Rp 24 juta.

"Namun apresiasi terhadap kinerja pekerja/buruh sektor tersebut sampai hari ini sama sekali belum dirasakan oleh pekerja/buruh DIY. Bahkan upah yang diterima dari tujuh sektor tersebut rata-rata hanya sebesar Rp1,9 juta. Artinya pengusaha masih memiliki surplus yang sangat besar dari perasan keringat dan tenaga pekerja/buruh dari sektor tersebut," ungkapnya.

Dia berharap, DIY dengan label ‘istimewa’nya tentu memiliki keputusan yang seharusnya istimewa pula dalam rangka memberikan kesejahteraan basi masyarakat khususnya pekerja/buruh. "Untuk itu, kami bermaksud menemui dan menyampaikan kepada Gubernur DIY dan Pemerintah Pusat supaya menindaklanjuti apa yang kami rekomendasikan," ujarnya.


Halaman:

Editor: anef

Tags

Komentar

Terkini

X