Rabu, 11 Desember 2019

Agunan Pembiayaan Perbankan untuk UMKM Harus Dipermudah

- 21 Oktober 2019, 23:09 WIB
PENGUNJUNG memilih kerajinan hasil perajin UKM Jabar, yang dipamerkan pada Pameran Peningkatan Produksi Dalam negeri (P3DN) Indag Jabar, di Area Halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa, 19 Maret 2019.*/ADE BAYU INDRA/PR

BANDUNG, (PR).- Hampir 80% pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia tidak memiliki agunan untuk mengakses pembiayaan perbankan. Padahal, banyak di antara mereka yang memiliki usaha visible.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Kadin Kota Bandung Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Kemitraan, Bambang Tris Bintoro, di Bandung, Senin, 21 Oktober 2019. Menurut dia, harus ada solusi untuk mempermudah UMKM dalam mengakses pembiayaan perbankan.

"Hampir sebagian besar pembiayaan perbankan mewajibkan adanya agunan berupa sertifikat tanah atau kendaraan bermotor," ujar Bintoro.

Padahal, menurut dia, seharusnya agunan bagi UMKM dipermudah. Ia mengatakan, UMKM seharusnya bisa mengakses kredit perbankan dengan agunan berupa sarana usaha, seperti mesin atau gerobak.

"Bahkan visibility usaha juga seharusnya bisa menjadi agunan," katanya.

Ditambahkan Bintoro, pegiat UMKM juga menghadapi berbagai masalah klasik. Itu berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, serbuan impor, dan promosi.

Persoalan klasik lain yang masih menjadi masalah bagi UMKM, menurut dia, adalah terkait teknologi tepat guna. Teknologi diperlukan untuk menunjang UMKM mengekspansi pasar ekspor, bantuan akses pemasaran, dan perizinan.

Masalah lainnya, ia menambahkan, terkait proteksi produk lokal dari serbuan impor. Proteksi yang diberikan pemerintah dikatakannya masih minim. Akibatnya, produk impor, baik legal maupun ilegal, merajalela dan merusak pasar produk lokal.

"Jika proteksi tidak menjadi perhatian serius, suatu hari Indonesia hanya akan menjadi pasar dari produk-produk impor," tutur Bintoro.


Halaman:

Editor: Vebertina Manihuruk

Tags

Komentar

Terkini

X