Sabtu, 14 Desember 2019

Buruh Minta Upah Naik, Disnakertrans Barus Bahas Akhir Oktober

- 21 Oktober 2019, 14:18 WIB
ILUSTRASI gaji tidak sesuai UMK.*/DOK. PR

SERANG, (PR).- Akhir Oktober ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Serang akan membahas besaran upah bagi pekerja di Kota Serang. Hal ini dilakukan terkait keputusan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2020 sebesar 8.51 persen. 

Kepala Disnakertrans Kota Serang, Ahmad Benbela mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan untuk merumuskan besaran upah minimum. Khususnya bagi para pekerja yang ada di Kota Serang, berdasarkan kategori industri yang ada. Sehingga nanti besarannya sesuai dan tidak ada ketimpangan di masyarakat. 

"Rencananya untuk Kota Serang sedang berupaya membahas terkait dengan besaran upah. Itu dibahas bersama dengan dewan pengupahan yang sebentar lagi akan digantikan. Jadi sebelum diganti, mereka akan menyerap aspirasi dari pekerja terlebih dahulu. Kami juga melibatkan serikat pekerja dan pengusaha. Insya Allah akhir Oktober nanti," ujarnya, Minggu 20 Oktober 2019.

Hal tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi, baik dari para pekerja maupun pengusaha. Mengenai besaran upah ideal yang mereka rumuskan. Kemudian, hasil dari pembahasan ini akan dibawa ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Sebab, kewenangannya berada pada pemprov, sedangkan pemkot hanya sebatas menyampaikan.

"Nanti eksekusinya kan memang ada di provinsi. Sehingga kami, Kota Serang hanya menyampaikan aspirasi dan rekomendasi saja. Bahwa ini ada aspirasi dan harapan dari buruh dan pekerja di Kota Serang untuk menaikkan upah juga. Baik nanti diterima atau tidaknya, itu keputusan dari provinsi," katanya.

Menurutnya, Kota Serang saat ini merupakan kota yang cukup besar memberikan upah kepada pekerja. Sebab, dari delapan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Banten, Kota Serang menempati peringkat ketiga yang paling tinggi besaran upahnya. "Kota Serang upahnya lumayan besar. Hanya memang kalah dari Kota Cilegon, dan Kota Tangerang. Jadi Kota Serang itu di peringkat ketiga se-Banten," tuturnya.

Dewan Pengupahan, ia menjelaskan, terdiri dari unsur pemerintah, pekerja, pengusaha, akademisi, dan pakar. Sehingga, dalam perumusan besaran upah, tidak dilakukan secara sepihak, baik oleh pekerja maupun pengusaha. Jadi, semua unsur terkait akan membahas soal upah di Kota Serang.

"Jangan sampai sepihak dalam menentukan upah. Tuntutan dari para pekerja juga harus disesuaikan dengan kemampuan dari perusahaannya. Karena kan di Kota Serang ini tidak ada perusahaan skala besar, mayoritas dari Industri Kecil Menengah (IKM)," ucapnya.

Rekomendasi yang disampaikan, tutur dia, tidak serta merta akan diterima oleh provinsi. Menurutnya, pihak pemprov akan melihat sejauh mana kesesuaian rekomendasi dengan kondisi di Kota Serang. "Nanti dilihat dari kondisi industri yang ada di Kota Serang. Sebab UMP itu berlaku untuk semua industri, bukan hanya untuk industri besar saja," tuturnya kepada wartawan Kabar Banten, Rizki Putri.


Halaman:

Editor: anef

Tags

Komentar

Terkini

X