Pengamat: Indonesia Satu-satunya Negara yang Belum Punya Jaringan Terintegrasi

- 18 Oktober 2019, 13:25 WIB
null

JAKARTA, (PR).- Pengamat Telekomunikasi Nonot Harsono mengatakan, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang belum memiliki jaringan khusus pemerintah yang terintegrasi satu sama lainnya. Padahal, jaringan pemerintah ini sangat bermanfaat, sebagai jaringan penghubung antarlembaga kementerian dan lembaga, antara pemerintah pusat dengan seluruh pemda, kecamatan dan kelurahan. 

“Semua negara maju sudah memanfaatkan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk meningkatkan kualitas pelayananan publik, Indonesia sudah tertinggal jauh. Selama ini yang terjadi setiap rapat perencanaan nasional selalu bingung data tidak akurat. Setiap kali melakukan upaya evaluasi dan koordinasi kesulitan karena terkendala komunikasi dan tidak lengkap," ujar Nonot Harsono di Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2019. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, menurut dia, diperlukan komitmen kuat, strategi dan cara bisa menyesuaikan dengan situasi dengan membuat rancangan jaringan yang aman dan mandiri yang komprehensif dan perencanaan yang lengkap dan realistis. 

Dia menyarankan agar pemerintah segera membuat prosedur operasi standar (SOP) koordinasi antarkementerian dan membentuk panitia antarlembaga. Kemudian, menyepakati sinergi dan harmoni dengan para operator jaringan dan jasa, mengoordinasikan semua pemda dan pemkot untuk terlibat aktif, serta menggunakan pendekatan kooperatif dengan memadukan semua potensi yang ada. 

Menurut dia, keperluan terhadap jaringan telekomunikasi pemerintah yang aman sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, lantaran tantangan komunikasi ke depan semakin kompleks. Dikatakan, jaringan milik pemerintah mutlak harus terpisah dengan jaringan publik.

Untuk menjamin tingkat keamanan yang tinggi dan bisa dipercaya, maka  faktor berikutnya adalah jaringan tersebut harus diselenggarakan dan diproduksi oleh para pelaku industri dalam negeri. 

RPJPM 2020-2024

Terwujudnya penyelenggaraan jaringan pemerintah yang aman dan mandiri  (JAM) khusus didesain untuk lalu lintas berkomunikasi antarinstansi nampaknya akan segera direalisasikan.  Kementerian PPN/ Bappenas sudah memasukan program jaringan pemerintahan yang aman dan mandiri dalam program prioritas pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional  (RPJMN)  2020 -2024. 

Dalam program tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan dalam  RPJMN menitikberatkan pada transformasi digital. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas, merata termasuk pengelolaan data informasi yang aman  terintegrasi serta ketersediaan SDM  yang berkualitas dan industri dalam negeri yang mandiri dan berdaya saing. 

Dasar hukumnya adalah Perpres No 96 Tahun 2014  tentang  Rencana Pita Lebar Indonesia  2014-2019. Aspek terpenting dari keberadaan pita lebar adalah  akses internet dengan jaminan konektivitas yang selalu tersambung, terjamin ketahanan dan keamanan informasinya.

Halaman:

Editor: Endah Asih


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X