Jumat, 28 Februari 2020

Tak Cakap Susun Aturan, Indonesia Paling Sering Bersengketa di WTO

- 16 September 2019, 08:19 WIB
ILUSTRASI perdagangan.*/REUTERS

BANDUNG, (PR).- Ketidakpahaman aparatur negara dalam menyusun aturan menjadi salah satu alasan yang menyebabkan Indonesia cukup sering bersengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Bahkan untuk negara di kawasan Asean, Indonesia tercatat sebagai negara dengan kasus sengketa tertinggi.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, sejak bergabung dengan organisasi internasional tersebut pada 1995, ada 63 perselisihan di WTO yang melibatkan Indonesia. Dari jumlah tersebut, 11 kasus Indonesia berposisi sebagai penggugat, kemudian 14 kasus duduk sebagai tergugat, selanjutnya 38 kasus sebagai pihak ketiga.

Jika dibandingkan dengan negara Asean lainnya, kasus yang dihadapi Indonesia tersebut sangat tinggi. Misalnya, Filipina tercatat hanya menghadapi 6 kasus, Thailand 4 kasus, Malaysia 1 kasus, sementara Singapura dan Vietnam nihil.

“Banyak sekali sengketa yang kita hadapi di WTO. Setelah dilihat ternyata karena menyusun peraturannya kurang baik,” ujar Enggar yang ditemui seusai High Level Policy Dialogues on Non-Tariff Measures and Good Regulatory Practices, di Bandung, Minggu, 15 September 2019. 

Enggar menjelaskan dengan berbagai perkembangan global, bergabungnya Indonesia kedalam WTO merupakan suatu keniscayaan. Alasannya, jika tidak bergabung maka dipastikan negara ini akan terkucil dalam perdagangan dunia yang tentunya akan berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia sendiri.

“Ekonomi kita akan hancur jadi bukan lagi tentang perlu atau tidaknya kita ikut perdagangan bebas,” katanya.

Hanya, Enggar mengakui, yang menjadi persoalan Indonesia sebagai salah satu negara founder WTO justru jumlah kasus sengketa yang dihadapi cukup tinggi. Hal itu terjadi karena ternyata pemahaman aparatur negara dalam menyusun peraturan masih belum baik.

Banyak peraturan yang disusun justru bertentangan dengan perdagangan bebas yang sudah disepakati. Alhasil, negara mitra dagang RI menjadi lebih mudah untuk melaporkan Indonesia ke WTO.

“Misalnya kita melarang impor. Itukan tidak bisa karena melanggar kesepakatan yang ada sehingga digugatlah,” ujarnya.

Halaman:

Editor: Endah Asih

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X