Jumat, 6 Desember 2019

Lulusan SMK Paling Banyak Menganggur

- 17 Juli 2019, 17:14 WIB
FOTO ilustrasi kegiatan siswa SMK.*/DOK PR

JAKARTA, (PR).- Lulusan sekolah menengah kejuaran (SMK) menjadi penyumbang tertinggi pengangguran terbuka di Indonesia,  bertolak belakang dengan rencana awal menjadikan lulusan SMK langsung bisa diserap oleh dunia usaha. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dari 7 juta pengangguran terbuka per Agustus 2018, 11,24 persennya merupakan lulusan SMK.

Persentase itu lebih tinggi dari pengangguran terbuka lulusan SMA 7,95 persen, lulusan SD 2,43 persen, sedangkan untuk lulusan SMP yang menganggur ada sebanyak 4,8 persen. Ekonom Raden Pardede mengingatkan, pemerintah harus mengontrol dan membangun pendidikan vokasi yang berkualitas seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

“Jangan asal membangun pendidikan vokasi atau SMK, tapi yang paling penting adalah kualitas,” kata Raden Pardede dalam Focus Group Discussion dengan tema "Meningkatkan Daya Saing Nasional Melalui Pelatihan Vokasi” di Jakarta.

Raden mengatakan, angka pengangguran saat adalah lulusan SMK membuktikan kualitas SMK rendah. Sampai saat ini komposisi tenaga kerja Indonesia lebih didominasi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) ke bawah. "Akibatnya daya saing Indonesia dibanding negara-negara lain rendah," katanya.

Menurut Raden Pardede, Indonesia mempunyai bonus demografi. Namun, untuk bisa memanfaatkannya masih sisa waktu 15 tahun ke depan agar meninggalkan ketertinggalan kualitas sumber daya manusia.  “Kalau dalam 15 tahun belum juga berubah, maka Indonesia benar-benar sulit maju lagi,” katanya.

“Waktu kita menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk menjadi tenaga kerja berkualitas tinggi atau premium tinggal sedikit. Jika tidak segera melakukannya dari sekarang, kita akan sulit keluar dari middle income trap dan Indonesia nantinya akan jadi negara yang tua dan miskin,” katanya.

Skill rendah

Raden mencontohkan, gaji tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri hanya seperempat dari gaji tenaga kerja Filipina di negara yang sama. “Permasalahan seperti ini terjadi karena skill tenaga kerja Indonesia rendah. Kenapa rendah ? Ya, karena pelatihan dan pendidikan tidak diperhatikan,” katanya.

Untuk itu, kata dia, pertama, lakukan reformasi sistem pendidikan. “Terapkan wajib sekolah sembilan tahun. Tidak perlu lagi ada Sekolah Dasar (SD),” kata dia. Kedua, lakukan pendidikan dan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK)-BLK sudah yang ada.


Halaman:

Editor: anef

Tags

Komentar

Terkini

X