Senin, 16 Desember 2019

80 Persen Tenaga Konstruksi Jawa Barat Belum Kantongi Sertifikasi

- 16 Juli 2019, 19:03 WIB
*/DOK. PR

BANDUNG, (PR).- Sebanyak 80 persen tenaga kerja konstruksi Jawa Barat (Jabar) belum mengantongi sertifikat kompetensi. Kondisi itu terjadi karena masih rendahnya kesadaran tenaga kerja konstruksi untuk mengikuti sertifikasi.

Demikian diungkapkan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Jabar, Asep Candra Supriatna, pada Sertifikasi Kompetensi Bidang Konstruksi Prajurit Zeni TNI Angkatan Darat Wilayah Jawa Barat 2019 di Mazidam III/Siliwangi, Jalan Jawa, Bandung, Selasa, 16 Juli 2019. Padahal, menurut dia, biaya sertifikasi kompetensi lebih rendah jika dibandingkan dengan benefit peningkatan upah yang akan mereka terima setelah tersertifikasi.

"Biaya yang harus dikeluarkan oleh tenaga ahli untuk mengikuti sertifikasi mulai dari pelatihan, pembekalan, hingga pengujian sekitar Rp 1.250.000 per orang. Sementara untuk tukang rata-rata Rp 500.000 per orang," ujarnya.

Namun menurut dia, jika tenaga kerja konstruksi tersebut sudah terbiasa melakukan pekerjaan terkait, mereka bisa langsung mengikuti pengujian. Biaya yang harus dikeluarkan sekitar Rp 200.000 per orang.

"Upah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikasi berpotensi naik. Jika tanpa sertifikasi upahnya misalnya Rp 150.000, dengan sertifikasi akan naik menjadi Rp 200.000 per hari," kata Asep.

Sertifikasi kompetensi, menurut dia, juga penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja konstruksi, bahkan hingga ke ranah global. Sertifikasi konstruksi yang dikeluarkan sudah diakui secara internasional. 

"Salah satu persoalan saat tenaga kerja asal Indonesia masuk ke pasar konstruksi internasional, seperti Arab Saudi, adalah kepemilikan sertifikat kompetensi. Daya saing mereka kalah dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara lain, seperti Bangladesh," tuturnya.

Ia mengatakan, sertifikat kompetensi ibarat SIM bagi pengemudi. Untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri, menurut dia, tenaga kerja sektor konstruksi hanya tinggal menunjukan sertifikat kompetensi yang mereka miliki. "Jadi sertifikasi bukan hanya amanat Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, tapi memiliki benefit besar untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja sektor konstruksi," katanya.

Asep mengatakan, tingginya jumlah tenaga kerja konstruksi yang belum mengantongi sertifikasi kompetensi bukan hanya terjadi di Jabar, tapi terjadi secara nasional. Bahkan, angka nasional jauh lebih besar.


Halaman:

Editor: Eva Fahas

Tags

Komentar

Terkini

X