Senin, 16 Desember 2019

Kini Peserta BPJS-TK Tak Perlu Bayar Deposit Rumah Sakit Jika Alami Kecelakaan Kerja

- 16 Juli 2019, 18:57 WIB
*/DOK. PR

BANDUNG, (PR).- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan pelayanan yang diberikan. Salah satunya dengan menggandeng sejumlah rumah sakit untuk memudahkan peserta yang membutuhkan tindakan gawat darurat akibat kecelakaan kerja.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung Suci, Suhedi, mengatakan BPJS Ketenagakerjaan dan Rumah Sakit yang termasuk dalam Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) telah menyepakati perjanjian. Melalui perjanjian tersebut setiap pasien yang membutuhkan perawatan tidak perlu membayar biaya deposit rumah sakit terlebih dahulu. Dengan demikian peserta hanya perlu menunjukkan kartu kepesertaannya baik berupa digital maupun fisik.

“Langkah tersebut merupakan salah satu upaya dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memudahkan pesertanya dalam segala bentuk, salah satunya dalam proses administrasi dan pengobatan pesertanya yang mengalami kecelakaan kerja. Hal ini dimaksudkan agar peserta yang mengalami tindakan gawat darurat untuk diutamakan dan langsung ditangani tanpa dipersulit proses administrasim,” ujarnya melalui rilis yang diterima Pikiran Rakyat, Selasa, 16 Juli 2019.

Tak hanya itu, lanjut Suhedi, pihaknya tidak membatasi biaya pengobatan yang diberikan. Artinya, semua biaya akan ditanggung hingga peserta kembali pulih. “Tidak ada batasan biaya perawatan bagi peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Rumah Sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Semua biaya akan ditanggung hingga peserta pulih.” ujar Suhedi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan jenis kecelakaan kerja yang dimaksudkannya tidak hanya terbatas pada peristiwa yang terjadi saat peserta sedang melaksanakan pekerjaannya. Tetapi juga termasuk sewaktu berangkat ataupun sepulang dari bekerja.

“Juga saat peserta mengikuti dinas luar, diklat, dan darmawisata sekalipun bila terjadi musibah maka akan terhitung kecelakaan saat bekerja. Kami juga akan memberikan santunan upah sementara selama peserta dinyatakan tidak dapat bekerja dalam waktu tertentu karena proses pemulihan. Besarannya disesuaikan dengan aturan yang berlaku.” Kata Suhedi.***



Editor: Eva Fahas

Tags

Komentar

Terkini

X