Jumat, 5 Juni 2020

Koperasi Permudah Transformasi Ekonomi Masyarakat

- 12 Juli 2019, 23:00 WIB
MENTERI Koordinator Bidang Ekonomi Darmin Nasution membuka peringatan Hari Koperasi Nasional ke-72 di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat, 12 Juli 2019.*/ASEP BUDIMAN/PR

PURWOKERTO, (PR).- Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Darmin Nasution menekankan bahwa pemerintah pusat telah menjalankan pemerataan ekonomi melalui reforma agraria, seperti redistribusi lahan dan perhutanan sosial. Pemerintah akan melakukan percepatan upaya melalui koperasi agar terjadi transformasi ekonomi.

"Budi daya diperbaiki dengan teknologi dan dibantu KUR. Jika terbentuk kelompok, kluster, atau koperasi, KUR lebih mudah diberikan," ucap Darmin di sela-sela peringatan Hari Koperasi Nasional ke-72 di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat, 12 Juli 2019.

Ke depan, Darmin memperkirakan, akan ada ribuan koperasi yang terbentuk dan menjadi transformasi ekonomi. Dengan metode kelompok, kluster, atau koperasi akan terjadi perubahan dan kemajuan ekonomi, sekaligus memperbanyak nilai tambah petani.

Di depan Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan para Bupati/Walikota se-Indonesia, Darmin menyebutkan, alokasi KUR dengan bunga murah 7% akan mudah tersalurkan untuk membantu pembiayaan KUMKM.

"Dengan membentuk koperasi, kita juga akan lebih mudah mengorganisasikannya. Begitu juga dengan perbaikan di sisi budi daya lewat teknologi," ujar Darmin.

Darmin menambahkan, penerima KUR memang individu-individu. Namun, koperasi bisa memberikan daftar nama siapa-siapa UKM yang menjadi anggota koperasi yang layak mendapatkan KUR.

"Saya mencontohkan, dengan transformasi ekonomi, petani tetap melakukan kegiatan menanam. Tapi, dengan perkuatan modal, petani menanam tanaman yang lebih menguntungkan," ucap Darmin.

Lebih jauh, ungkap Darmin, kebijakan redistribusi lahan bisa dilakukan secara maksimal. Dalam kebijakan Perhutanan Sosial, Darmin menjamin pemerintah membuka akses untuk mengusahakan lahan sosial. "Hanya saja, itu bukan untuk menebang, tapi untuk menanam dan beternak di atas lahan tersebut," tutur Darmin.

Selain itu, Darmin juga menyatakan bahwa pihaknya melakukan kebijakan peremajaan kelapa sawit rakyat, karet rakyat, kelapa rakyat, hingga cokelat rakyat. "Saat ini, ada sekitar 3,7 juta hektar lahan karet. Itu terlalu besar untuk satu jenis tanaman saja, alias pemborosan lahan. Ke depan, kita lakukan peremajaan di mana separuh dari lahan itu tetap untuk karet, separuhnya lagi bisa ditanami tanaman lain seperti kopi atau cokelat," ungkap Darmin lagi.

Halaman:

Editor: anef


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X