Jumat, 13 Desember 2019

Sri Mulyani: Pemda Tidak Perlu Bolak Balik ke Jakarta untuk Dapat SPJ

- 10 Desember 2018, 09:48 WIB

JAKARTA, (PR).- Menteri Keuangan Sri Mulyani memperingatkan pejabat pemerintah daerah (pemda) untuk tidak sering datang ke Jakarta selama urusannya bisa dikerjakan secara online. Anggaran untuk perjalanan ke Jakarta tersebut lebih baik fokus untuk pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasaran daerah.

Dia mengatakan, banyak aparat pemerintah daerah yang melakukan perjalanan ke Jakarta dengan dalih mencari informasi atau melakukan lobi. Padahal Kementerian Keuangan sudah banyak menciptakan mekanisme agar pemerintah daerah bisa mendapatkan informasi atau mengurus segala sesuatunya melalui online. Sistem tersebut misalnya teleconference atau website.

“Pemerintah daerah rajin datang ke pusat untuk dapat SPJ. Ada pejabat yang 46 kali rajin Kementrian Keuangan. Ngapain aja? Ngurus apa aja? Jangan datang ke sini hanya untuk dapat SPJ, jalan-jalan,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin 10 Desember 2018.

Menurut dia, biaya perjalanan tersebut bila disatukan, bisa membangun infrastruktur jembatan di daerahnya. “Ini baru di Kementerian Keuangan, belum kementerian lainnya,” ujar dia.

Dia mengatakan, Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan tata kelolanya dengan baik. Saat ini baru 18 persen pemda yang sudah menerapkan e-government. Elektrifikasi tersebut membantu pemda dalam menerapkan tata kelola keuagan yang transparan. Masyarakat juga dapat dilibatkan untuk mengawasi tata kelola ini.

“Saat ini sudah ada 111 kepala daerah yang ditangkap (karena kasus korupsi). Jumlahnya sangat banyak, tapi tidak cukup membuat jera. Artinya nuraninya sudah mati dan tidak memikirkan masyarakat,” ujar dia.

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah pusat dan daerah harus berisnergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan anggaran secara berkualitas dan sumber daya manusia yang bermanfaat. “Kita gunakan APBN dan APBD seefisien mungkin dan fokus ke kinerja dan dampak positif. Itu indikator yang digunakan untuk pemanfaatan anggaran," ujar dia.

Pertumbuhan belanja pemerintah pusat 11 persen, di daerah hanya 2 persen. Oleh karena itu, harus terus sinergi untuk dukung dinamika pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan anggaran secara berkualitas dan SDM yang bermanfaat. APBN dan APBD seefisien mungkin dan fokus ke kinerja dan dampak positif. Itu indikator yg digunakan untuk pemanfaatan anggaran.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Prima, mengatakan, pemerintah dan DPR telah setujua mengalpkaiskan dana transfer daerah sebesar Rp 826,77 triliun. Jumlah itu naik Rp 69,8 triliun atau 9,22 persen dari perkiraan 2018.


Halaman:

Editor: Tia Dwitiani Komalasari

Tags

Komentar

Terkini

X