Indonesia Beri China Tempat Istimewa, Menimbang Nasib Rupiah di Pusaran Yuan

- 8 September 2021, 08:37 WIB
Ilustrasi yuan.
Ilustrasi yuan. /Pixabay/PublicDomainPictures

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi yang dinilai memberi tempat khusus kepada China ­semakin sulit terbantahkan. Satu lagi bukti adalah kerja sama di bidang keuangan antara Bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China (PBC) yang diimplementasikan sejak Senin 6 September 2021.
 
Kerja sama kedua negara itu menyangkut penyelesaian transaksi bilateral dengan mata uang lokal (local currency settlement/LCS) antara Indonesia dan China.
 
Kerangka kerja sama itu antara lain meliputi penggunaan ­kuotasi nilai tukar secara langsung (direct ­quotation) dan relaksasi regulasi tertentu dalam transaksi valuta asing antara mata uang rupiah dan yuan/renminbi.
 
Kerangka kerja sama menyangkut skema pembayaran ini disusun berdasarkan nota kesepahaman yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur PBC Yi Gang pada 30 September 2020 lalu.
 
 
Implementasi kerja sama ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Bank Indonesia mendorong penggunaan mata uang lokal yang lebih luas dalam transaksi perdagangan dan investasi langsung dengan berbagai negara mitra.
 
Perluasan penggunaan LCS diharapkan dapat mendukung stabilitas rupiah melalui dampaknya terhadap pengurangan kebergantungan pada mata uang tertentu di pasar valuta asing domestik.
 
Pemerintah menilai penggunaan LCS memberikan banyak manfaat langsung kepada pelaku usaha, antara lain biaya konversi transaksi dalam valuta asing yang le­bih efisien, tersedianya alternatif pembiayaan perdagang­an dan investasi langsung da­lam mata uang lokal.

Manfaat lainnya yaitu tersedianya alternatif instrumen lindung nilai dalam mata uang lokal dan diversifi­kasi eksposur mata uang yang digunakan dalam penyelesaian transaksi luar negeri.
 
 
Untuk mendukung operasionalisasi kerangka LCS meng­gunakan rupiah dan yuan ini, BI dan PBC telah menunjuk beberapa bank di negara masing-masing untuk berperan sebagai appointed cross currency dealer ­(ACCD).
 
Kerja sama serupa juga sudah dilakukan Indo­nesia dengan Malaysia, Thailand, dan Jepang. Namun, kerja sama dengan China seakan menguatkan sikap politik Indonesia selama ini terhadap negeri tirai bambu itu.

Kebergantungan

Ekonom Josua Pardede menilai, dengan adanya kerja sama itu artinya Indonesia perlahan mulai mengurangi kebergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

 
Bersama beberapa negara, Indonesia sepakat menggunakan LCS pada setiap tran­saksi perdagangan maupun investasi.
 
Josua Pardede mengata­kan, negara yang sudah sepakat dengan Indonesia yaitu Malaysia,
Jepang dan Thailand sejauh ini sudah memanfaatkan penggunaan mata uang lokal sebesar 117,3 juta dolar AS atau setara de­ngan Rp1,68 triliun (kurs Rp14.400 per dolar AS) setiap bulannya.
 
Oleh karena itu, potensi untuk mengurangi kebergantungan terhadap dolar sangat besar karena China adalah mitra utama dalam perdagangan Indo­nesia.
 
 
Josua mengakui, ekonomi Indonesia sangat rentan akan pergerakan nilai tukar. Contohnya dalam beberapa tahun terakhir, ketika ekonomi tumbuh tinggi, maka kebutuhan impor melonjak seiring belum bisa disedia­kannya bahan baku di dalam negeri.
 
Lonjakan impor me­maksa peningkatan kebutuhan dolar oleh kalangan dunia usaha.
 
Hal itu belum termasuk bila di saat yang sama ada impor minyak oleh PT Pertamina (Persero) dan kewajiban pembayaran utang oleh ­pemerintah.
 
”Kalau diku­rangi akan signifikan dalam jaga stabilitas nilai tukar di ­negara tersebut,” katanya, Selasa 7 September 2021.
 
Hal senada diungkapkan ekonom David Sumual. Setidaknya BI bisa lebih tenang dalam menjaga nilai tukar seandai­nya kebergantungan akan dolar AS bisa dikurangi.
 
­”Inisiatif LCS ini sangat po­sitif untuk menghindari gejolak,” ujarnya.
 
David menilai, LCS itu perlu sosialisasi lebih luas lagi kepada kalangan dunia usaha dalam penggunaan mata uang selain dolar AS.
 
”Dari sisi implementasi, banyak kesulitan di lapangan karena pengusaha belum terbiasa mata uang masing-masing dalam ekspor impor, perlu ada edukasi dan sosialisai BI dan perbankan ke peng­usaha,” kata David.
 
Dampak buruk lainnya, menurut Ekonom di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira adalah pelemahan bagi fundamental ekonomi nasional.
 
”Pemakaian dolar yang berlebihan akan membuat fundamental ekonomi me­lemah dalam jangka panjang. Bayangkan, ketika terjadi penguatan kurs dolar AS secara signifikan, maka rupiah akan terdepresiasi cukup dalam. Biaya impor bahan baku dan beban pinjaman baik peme­rintah maupun swasta akan meningkat tajam,” kata ­Bhima.
 
Integrasi ekonomi

Di sisi lain, sejumlah eko­nom menyoroti kesepakatan LCS antara Indonesia dan China malah akan memberi­kan dampak kebergantungan Indonesia dan China, yang pada akhirnya bisa mengakibatkan krisis ekonomi.


Seperti BI dan otoritas di China yang sudah menyepakati untuk melakukan transaksi perdagangan dan investasi dengan mata uang lokal bulan ini.
 
Kendati demikian, sampai saat ini, berdasarkan penuturan BI transaksi LCS Indonesia dan China belum bisa diimplementasikan, karena ada beberapa persyaratan yang harus dipe­nuhi oleh bank-bank ACCD yang ditunjuk.
 
Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, kesepakatan LCS Indonesia dan China ber­potensi membuat Indonesia bergantung pada pere­ko­no­mian China.
 
Menurut dia, jika LCS dilakukan, maka integ­rasi ekonomi antara China dan Indonesia melalui perdagangan dan investasi akan semakin dalam.
 
”Jika China mengalami krisis keuangan, akan menyebar dengan cepat ke Indonesia. Kekhawatiran yang sama terjadi saat Korea dan negara ASEAN+3 ingin melakukan LCS,” kata Faisal dalam sebuah webinar, Kamis 5 Agustus 2021.

Dari sisi pengusaha, kata Faisal, kemungkinan peng­usaha akan kesulitan dalam melakukan pengelolaan mata uang, karena dengan China lebih banyak didominasi de­ngan aktivitas impor, sementara untuk aktivitas ekspor pelaku usaha masih akan menerima dengan dolar AS.
 
Menurut Faisal, penggunaan mata uang lokal hanya akan berhasil jika biaya transaksi dalam mengubah satu mata uang lokal ke mata uang lainnya cukup rendah.
 
Hal tersebut membutuhkan pengaturan pasar pertukaran langsung antara berbagai mata uang utama, serta memastikan ada likuiditas dan omzet yang cukup.
 
Faisal juga berpandangan, dibutuhkan bilateral swap arrangements (BSAs) untuk mendukung penggunaan local currency untuk menjaga stabilitas keuangan global dan regional.
 
Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal juga mengingatkan dalam jangka menengah dan panjang risiko volatilitas rupiah terhadap renminbi tetap ada.
 
Karena selama ini, China selalu bergelut dalam menjaga stabilitas nilai tukar mata uangnya di dalam negeri, pergerakan capital flow, dan kebijakan independent mo­neternya.
 
Secara keseluruhan, menurut Fithra, kerja sama LCS dengan China harus diperkuat, karena dalam beberapa tahun terakhir kerja sama ­bilateral perdagangan dan investasi dengan China naik signifikan.
 
Secara porsi perdagangan internasional, China menempati porsi 30 persen secara global, lebih unggul daripada Amerika Serikat yang hanya 17 persen.
 
”Jadi memang ada beberapa tantangan dan potensi-potensi risiko. Kalau dari cost and benefit-nya sebenarnya benefit menggunakan yuan itu jauh lebih besar ­ketimbang dari ongkosnya,” ­kata Fithra.
 
Fithra menilai sudah se­pantasnya RI melakukan LCS dengan China jika melihat kepada faktor geopolitik mengarah kepada multipolar.
 
”Ada faktor geopolitik untuk menyeimbangkan perdagangan global,” kata Fithra.***

Editor: Yusuf Wijanarko


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X