Sabtu, 6 Juni 2020

Ganggu Kinerja Ekspor, APKI Minta Permedag 89/2015 Direvisi

- 7 Maret 2016, 06:08 WIB
INDUSTRI pulp dan kertas Indonesia menempati peringkat 10 dunia.*

JAKARTA, (PRLM).- Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida meminta pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 89 Tahun 2015 tentang Produk Industri Kehutanan. Permendag tersebut dinilai dapat mengganggu kinerja ekspor produk hasil kehutanan karena pemerintah menghapus kewajiban Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) bagi beberapa produk. "Permendag tersebut harus cepat direvisi karena untuk mengembalikan kepercayaan dari Uni Eropa," kata Liana dalam acara diskusi Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro (Forkem) tentang "Tantangan Era Standarisasi dalam Mendorong Ekspor Industri Hasil Hutan", di Jakarta, Senin (7/3/2016). Liana mengungkapkan, sejak keluarnya Permendag 89 tahun 2015, para anggota APKI yang sudah mengantongi SVLK tetap dikenakan uji tuntas. Biaya uji tuntas itu pun tak murah yakni mencapai 2500-3000 dolar AS setiap pengiriman. "Sertifikat SVLK ini tidak dipercaya lagi sehingga kena uji tuntas," ujarnya. Dikatakan, Uni Eropa tidak percaya dengan produk kehutanan Indonesia karena tidak konsistenya kebijakan pemerintah dalam menerapkan setifikasi produk. Permendag 89 tahun 2015 bertentangan dengan perjanjian Forest Law Enforcement Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement (FLEGT VPA) yang sudah ditandatangani Indonesia dengan Uni Eropa. "Aturan mengenai SVLK sudah hampir lima kali dikeluarkan terus dicabut. Ini tentu menimbulkan pertanyaan dari Uni Eropa yang sudah menandatangani ratifikasi. Kepercayaan mereka jadi berkurang," ujarnya. Liana menambahkan, kepercayaan dari Uni Eropa menjadi sangat penting. Sebab, Uni Eropa menjadi barometer negara-negara lain, khususnya dalam hal perdagangan produk hasil kehutanan. "Kalau ke Uni Eropa lancar, maka ke negara lain akan lancar. Kalau tidak direvisi, akan mengganggu kinerja ekspor Indonesia ke berbagai negara karena ada kasus ketidakpercayaan terkait sertifikasi SVLK," katanya. Dijelaskan Liana, industri pulp dan kertas Indonesia menempati peringkat 10 dunia. Di Asia peringkat tiga, sedangkan di ASEAN berada di urutan satu terbesar. Kontribusi terhadap perekonomian pun cukup besar. "Ekspor kami mencapai 8 juta ton pada 2014. Devisa yang masuk mencapai 5,6 miliar dolar AS. Ini tidak bisa dipandang sebelah mata," ucapnya. Deputi Menko Perekonomian bidang perniagaan dan industri, Edy Putra Irawady mengatakan, agar daya saing ekspor tidak tergerus, seharusnya tidak ada duplikasi SVLK. Untuk itu perlu penataan perizinan dasar pelayanan publik agar masyarakat bisa membedakan produk ekspor dan barangnya menjadi halal. "Bagaimana membedakan produk kalau mengalami dua kali duplikasi SVLK," katanya. Menurut dia, agar daya saing ekspor tidak tergerus, yang penting adalah pertama bagaimana menata kembali perizinan dasar pelayanan publik, supaya tidak ada yang gali lobang dan tutup lobang. Kedua, tidak ada yang membuat kegaduhan. pengawasan dan penegakan hukum harus jelas. Ketiga, bagaimana asosiasi dan kementeiran mendorong untuk supaya perusahaan melakukan voluntary self compliance. Dikatakan, untuk menciptakan daya saing global ditentukan oleh efisiensi. kemudian inovasi, dan halalan toyyibah. "Produk tersebut harus halalan Toyyibah ini kayunya diambil secara benar dipotong secara benar, baru diproses benar seperti membayar retribusi, pajak, itu baru halalan toyibah," paparnya.. Untuk itu, tambahnya, pemerintah perlu mendorong perbaikan regulasi terutama dalam perlindungan terhadap daya saing industri dalam negeri. Pelemahan daya saing komoditas ekspor kini bukan hanya berasal dari menurunnya permintaan dunia, namun juga di sebabkan lemahnya penerapan kebijakan yang konsisten mendorong daya saing industri dalam negeri. (Satrio Widianto/A-147)***

Editor: Satrio Widianto


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X