Pemerintah Impor Garam, PKS: Mana Janji 4.000 Ha lahan? Petani Lelah dengan Janji Berulang

- 15 Maret 2021, 09:37 WIB
Pekerja mengangkut garam dalam negeri di Desa Bunder, Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu, 20 Februari 2021.
Pekerja mengangkut garam dalam negeri di Desa Bunder, Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu, 20 Februari 2021. /Antara Foto/Saiful Bahri

PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan, Riyono menagih janji penyediaan lahan garam kepada Pemerintah.

Hal itu disampaikan, menanggapi rencana Pemerintah yang akan mengimpor garam selama tahun 2021 ini.

Belum selesai kontroversi rencana impor 1 juta ton beras, pemerintah kembali berencana akan mengimpor 3 juta ton garam pada tahun 2021.

Riyono pun menilai bahwa kebijakan tersebut jelas merusak harga garam, dan melukai spirit petani garam yang selama ini hanya menjadi korban ‘ghosting’ Pemerintah.

 Baca Juga: Belum Siap Terima Tawaran Main Film, Aura Kasih Ungkap Alasannya

Baca Juga: Arena Permainan Anak dan Bioskop di Balikpapan Diizinkan Beroperasi Kembali

Melalui keterangan resmi pada Senin, 15 Maret 2021, dia menagih janji Pemerintah yang akan menyediakan lahan bagi para petani garam.

Riyono mengungkapkan bahwa pada tahun 2017 lalu, Luhut Binsar Pandjaitan berjanji akan menghentikan impor garam 2020-2021, dengan kebijakan yang disiapkan Pemerintah.

“Di antaranya buka lahan garam 4000 hektare di NTT dan menjaga harga garam rakyat kisaran Rp1.000 per kg, mana janji itu?,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi Fraksi PKS.

 Baca Juga: Marak Pencurian Data karena Klik Tautan Vaksinasi Covid-19, Masyarakat Diimbau Jangan Daftar Online jika...

Halaman:

Editor: Gita Pratiwi


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X