Pikiran Rakyat
USD Jual 14.004,00 Beli 14.102,00 | Sebagian cerah, 25 ° C

Zakat Dapat Menjadi Solusi Masalah Ketimpangan Ekonomi

Yulistyne Kasumaningrum
WAKIL Presiden Ma'ruf Amin membuka World Zakat Forum 2019.*
WAKIL Presiden Ma'ruf Amin membuka World Zakat Forum 2019.*

BANDUNG, (PR).- Zakat dapat menjadi variabel penutup terjadinya ketimpangan ekonomi di masyarakat jika dikelola dengan baik. Sayangnya, potensi tersebut belum digarap secara optimal di Indonesia yang salah satunya tercermin dari masih minimnya jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat membuka acara pertemuan tahunan dan konferensi internasional World Zakat Forum tahun 2019 di Hotel Crown, Bandung, Selasa 5 November 2019. Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin membuka Konferensi World Zakat Forum 2019 didampingi Sekretaris Jenderal World Zakat Forum, Prof Dr Bambang Sudibyo MBA CA. 

Diperkirakan potensi zakat yang bisa dikelola di Indonesia sangat bersar, yakni Rp 230 triliun. Dari jumlah tersebut baru 3,5 % (yakni 8 triliun) saja yang bisa dikelola. Artinya masih sangat besar potensi zakat yang belum terkelola. 

“Saya mendapat laporan bahwa dalam 5 tahun terakhir pengumpulan zakat nasional kita tumbuh sekitar 24%. Meskipun telah bertumbuh cukup baik, tapi perlu untuk dilakukan terobosan agar lebih baik lagi, karena masih sangat jauh dari potensi zakat yang ada,” ujarnya.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berdampak langsung pada kondisi sosial dan ekonomi umat Islam. Dipungut dari orang yang mampu (muzakki), dan dialokasikan untuk menutup kebutuhan kelompok tertentu (mustahiq). Ajaran Islam membolehkan setiap orang untuk mengumpulkan harta yang halal sebanyak-banyaknya. Namun ada kewajiban baginya untuk mengeluarkan sebagian hartanya, diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu. 

“Pertemuan tahunan dan konferensi yang diadakan oleh Forum Zakat Dunia (World Zakat Forum) ini harapannya dapat dijadikan forum untuk saling tukar pengalaman dan mencari solusi (makharij) dari hambatan dan tantangan belum optimalnya pengelolaan zakat selama ini,” kata Ma’ruf Amin.

Lebih lanjut, Ma’ruf mengatakan saat ini Indonesia berkomitmen membangun bangsa menjadi negara pusat ekonomi syariah dunia dengan komitmen mendukung berbagai aspek ekonomi syariah termasuk pengembangan zakat.

“Pemerintah akan memperkuat lembaga keuangan yang berbasis syariah untuk meningkatkan industri halal, industri syariah, dan juga peningkatan sosial funding,” ujarnya.

Makna strategis zakat

Sementara itu Prof Dr Bambang Sudibyo MBA CA yang juga menjabat sebagai Ketua BAZNAS, mengatakan Tema "Optimizing Global Zakat Role through Digital Technology" ini diambil karena saat ini teknologi 4.0 semakin dianggap sebagai keharusan dalam industri keuangan, dana zakat semakin dianggap sebagai bagian yang sangat penting dan sebagai sumber keuangan syariah sosial yang sangat potensial. 

“Oleh karena itu, akhir konferensi ini diharapkan menghasilkan resolusi yang baik dalam mengoptimalkan Peran Zakat Global melalui Teknologi Digital,” katanya.

Ia mengatakan, penggunaan dana zakat harus memiliki makna strategis untuk menegakkan ukhuwah, persaudaraan, kolaborasi, dan solidaritas di antara negara-negara muslim dan umat untuk mencapai tujuan bersama.

Selama ajang WZF berlangsung, 25 pembicara akan menyampaikan paparan mengenai pengelolaan zakat di era digital antara lain Dr. Syed Zafar dari India, Dr. Elnur Salihovic dari Bosnia-Herzegovina, Muhammad Lawal Maidoki dari Nigeria dan Dr. M. Ayub Miah Bangladesh. Selain itu dalam kegiatan ini juga digelar rapat tahunan yang akan diikuti oleh seluruh anggota WZF.

“Para pembicara membahas berbagai materi seperti Fiqh kontemporer dalam zakat digital, peraturan dan peran pemerintah dalam digitalisasi zakat, manajemen zakat digital, manajemen risiko untuk lembaga zakat di era digital, memperkuat peran WZF melalui teknologi digital, serta mempererat kerja sama zakat antar negara di era digital,” ujarnya.

MoU WZF dan UNDP

Dalam pembukaan juga, WZF dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menandatangani nota kesepahaman (MoU). Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal WZF Profesor Dr. Bambang Sudibyo, MBA. CA dan Perwakilan UNDP-Indonesia Christophe Bahuet.

Kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerjasama dalam berbagai program di tingkat nasional dan internasional selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) selama tiga tahun. Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan zakat yakni menyejahterakan dan mencapai Maqashid Syariah dengan konsep yang sudah mencakup tujuan dari SDGs.

“Jadi zakat ini adalah instrumen yang sangat penting, yang juga berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Tujuan SDGs sangat terkait dengan zakat yang memiliki tujuan bagi kesejahteraan manusia,” kata Bambang. 

Dalam MoU disebutkan, bidang-bidang prioritas yang akan dijadikan bahan kerja sama adalah berdasarkan pada kebutuhan dan prioritas anggota WZF yang berorientasi pada SDGs. Bentuk kerja sama nantinya akan meliputi promosi pengumpulan, penyelarasan, dan distribusi zakat yang efektif untuk mendukung pencapaian SDGs, termasuk membantu anggota mengukur dampak implementasi zakat mereka pada SDGs. Selain itu juga akan diadakan proyek penelitian dan pelatihan bersama  untuk anggota WZF tentang penerapan zakat untuk SDGs.

Perwakilan UNDP Indonesia, Christophe Bahuet berharap kerja sama ini dapat meningkatkan peran zakat untuk mengurangi kemiskinan di dunia dan dapat mencapai tujuan SDGs yang ditargetkan.

“Bersama-sama kita dapat lebih jauh meningkatkan kontribusi signifikan yang diberikan zakat untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai SDGs secara lebih luas, seperti yang saat ini kami lakukan dengan program ‘Zakat untuk SDG kami di Indonesia,” katanya.

Executive Secretary WZF, Dr. Irfan Syauqi Beik menambahkan berdasarkan nota kesepahaman tersebut, negara-negara WZF dan UNDP bersepakat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan instrument zakat. Dalam konteks tersebut, tentunya pemanfaatannya dilakukan sesuai dengan syariah dan perundangan yang berlaku.

“MOU ini adalah salah satu jalan di negara selain Indonesia dan UNDP representative selain Indonesia untuk mereplikasi apa yang sudah dilakukan Indonesia, dimana sebelumnya Baznas bersama UNDP Indonesia menjadi role model bagaimana pemanfaatan zakat untuk mencapai SDGs. Proyek tersebut sudah berjalan dengan baik,” katanya.

Proyek tersebut, diapaparkan Syauqi, adalah proyek energi terbarukan dengan menyediakan listrik untuk 803 rumah tangga dari empat desa di provinsi Jambi dan mampu memberi manfaat bagi hampir 5.000 orang pada tahun 2017 lalu. Desa tersebut selama 73 tahun belum teraliri listrik.

“Melalui pemberdayaan ekonomi yang pendekatannya dilakukan secara komprehensif, masyarakat di desa tersebut dapat mengembangkan perekonomiannya, seperti menghasilkan produk kopi, ada wisata air terjun. Bahkan, BUmdes dari hasil pengembangan memiliki income 24-30 juta perbulan,” katanya.

Selain negara peserta, hadir pula Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) se-Indonesia, pimpinan daerah dan dinas terkait, akademisi dan peneliti, Lembaga Amil Zakat, Organisasi non pemerintah, Perwakilan institusi multinasional, Mahasiswa, dan masyarakat umum.

Para tamu disuguhkan pameran atau exhibition oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/kota, Lembaga Amil Zakat dan berbagai perusahaan yang bergerak dalam bidang digital. Berbagai inovasi digital dan produk binaan akan dipamerkan dalam booth ini. 

Konferensi internasional WZF 2019 merupakan kelanjutan dari konferensi tahun sebelumnya yang digelar di Melaka, Malaysia. Konferensi yang digelar pada Desember 2018 ini menghasilkan “11 Resolusi Melaka 2018”, yang secara garis besar menyerukan penguatan kerja sama zakat global. 

Sebelumnya itu serangkaian konferensi diselenggarakan di Bogor (2011), New York (2014), Banda Aceh (2015), Kuala Lumpur (2015), Jakarta (2017), dan Melaka (2018). Awalnya, pada tahap inisiasi forum ini hanya memiliki 9 anggota dari Indonesia, Malaysia, Qatar, Kuwait, Turki, Inggris, Bahrain, Yordania, Sudan, dan Arab Saudi.***

Bagikan: