Pikiran Rakyat
USD Jual 14.039,00 Beli 14.137,00 | Sedikit awan, 21.2 ° C

Menteri Koperasi dan UKM Harus dari Profesional

Ai Rika Rachmawati
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin seusai pelantikan di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019.*/REUTERS
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin seusai pelantikan di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019.*/REUTERS

BANDUNG, (PR).- Pelaku usaha kecil menengah (UKM) meminta agar Presiden Joko Widodo mengisi pos Menteri Koperasi dan Usaha Kecil (UKM) dengan sosok yang berasal dari kalangan profesional. Menteri terpilih harus paham persoalan koperasi dan UKM serta bisa memberikan problem solving.

Ketua Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Jawa Barat (Jabar), Iwan Gunawan, mengatakan, selama ini Menteri Koperasi dan UKM berasal dari kader politik. Akibatnya, sebagian besar kebijakan terkait koperasi dan UKM lebih bersifat politis.

"Menteri BUMN dari profesional, menteri kelautan juga. Saatnya Menteri Koperasi dan UKM juga berasal dari profesional yang mengerti dengan baik beragam persoalan yang dihadapi koperasi dan UKM," katanya, di Bandung, Senin, 21 Oktober 2019.

Apalagi, menurut dia, 90% usaha di Indonesia masih berskala mikro, kecil, dan menengah. Kondisi itu seharusnya menempatkan UKM sebagai sektor vital perekonomian nasional yang juga harus dikelola oleh orang yang tepat dan profesional di bidangnya.

"Dengan demikian Indonesia bisa mengakselerasi tumbuh kembang koperasi dan UKM. Muaranya tentu saja akan berimbas pada percepatan pertumbuhan ekonomi nasional," tuturnya.

Wakil Ketua Kadin Kota Bandung Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Kemitraan, Bambang Tris Bintoro, juga mengatakan bahwa Menteri Koperasi dan UKM harus benar-benar paham masalah UMKM. Pasalnya, walaupun sebagian besar masalah UKM adalah persoalan klasik, tapi hingga saat ini banyak yang belum mendapatkan solusi mumpuni.

Persoalan yang menurut dia juga mendesak untuk diselesaikan adalah terkait pembiayaan, teknologi tepat guna untuk menunjang UKM ekspor, bantuan akses pemasaran, dan perizinan. Selain itu juga terkait proteksi produk lokal dari serbuan impor.

Sementara itu, Senior Expert Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) Bandung, Helma Agustiawan, mengatakan, Menteri Koperasi dan UKM harus bisa memberikan problem solving bagi UKM. Pasalnya, menurut dia pelaku UKM umumnya adalah mereka yang hidup dalam kesendirian.

"Mereka memproduksi sendiri, memasarkan sendiri, membangun jejaring sendiri. Oleh karena itu, mereka memerlukan partner untuk membantu menyelesaikan beragam persoalan yang mereka hadapi," katanya.

Helma juga meminta agar Kementerian Koperasi dan UKM ke depan tidak lagi membebani Koperasi dan UKM dengan sejumlah peraturan. Kalaupun mewajibkan UKM untuk memenuhi sebuah regulasi, menurut dia, pemerintah harus memberikan juga peluang usahanya.

"Misalnya: pemerontah akan mendorong wisata halal. Oleh karena itu, UMKM makanan dan minuman diwajibkan untuk mengantongi sertifikasi halal," tuturnya.

Dengan demikian, menurut dia, UMKM tidak akan terbebani dengan aturan tersebut. Pasalnya, dibalik regulasi tersebut ada peluang bisnis yang akan menanti.***

Bagikan: