Pikiran Rakyat
USD Jual 14.012,00 Beli 14.110,00 | Sedikit awan, 23.4 ° C

Industri Hasil Tembakau Alami Perlambatan, Ribuan Pabrik Rokok Gulung Tikar

Ai Rika Rachmawati
PETANI memanen tembakau di Cilaja, Desa Girimekar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis, 28 Februari 2019.*/ANTARA
PETANI memanen tembakau di Cilaja, Desa Girimekar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis, 28 Februari 2019.*/ANTARA

BANDUNG, (PR).- Dalam lima tahun terakhir, industri hasil tembakau di Indonesia jalan di tempat, bahkan mengalami perlambatan. Dalam 10 tahun terakhir, ribuan pabrik rokok di Indonesia sudah gulung tikar.

Demikian diungkapkan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (FSP RTMM), Sudarto, melalui siaran pers yang diterima Pikiran Rakyat, Kamis, 17 Oktober 2019. Kondisi ini, menurut dia, sudah berdampak pada penurunan kesejahteraan tenaga kerja di sektor tersebut.

“Dalam 10 tahun terakhir ini korban PHK dari industri hasil tembakau sudah sangat tinggi," ujarnya.

Oleh karena itu, mereka meminta agar pemerintah lebih memperhatikan industri rokok, khususnya sigaret kretek tangan (SKT). Mereka juga meminta agar pemerintah membatalkan atau minimal menunda rencana kenaikan cukai dan harga jual eceran (HJE) rokok sebesar masing-masing 23% dan 35%.

Sudarto, mengatakan, jika rencana kenaikan cukai dan HJE direalisasikan, akan semakin banyak tenaga kerja industri hasil tembakau yang kehilangan pekerjaan. Kondisi tersebut, menurut dia, dipastikan akan berdampak negatif bagi perekonomian nasional. 

"Kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal," ujarnya.

Memberi perlindungan terhadap industri rokok kretek

FSP RTMM juga meminta agar pemerintah memperhatikan dan melindungi industri rokok kretek sebagai industri khas Indonesia yang padat karya. Pemerintah, menurut Sudarto, perlu memberikan perhatian pada kelangsungan dan kesejahteraan nasib para pekerjanya.

“Kami juga meminta agar setiap kebijakan pemerintah berkaitan dengan industri rokok dan tembakau, seperti penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau atau DBHC -CT, memasukan aspek kesejahteraan dan perlindungan pekerja rokok dalam pemafaatannya," kata Sudarto. 

KETUA Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (FSP RTMM), Sudarto, berbicara pada Diskusi Media Menyelamatkan Industri dan Pekerja Kretek Tangan di Jakarta, baru-baru ini.*/AI RIKA RACHMAWATI/PR

Selain itu, menurut dia, dalam memutuskan kebijakan tersebut pemerintah wajib memperhatikan masukan dari serikat pekerja industri rokok dan tembakau. Begitu juga dengan masukan dari pihak-pihak lain yang terkait.

Menagih janji

FSP RTMM, menurut Sudarto, menagih janji Badan Kebijakan Fiskal (BKF) untuk membatalkan rencana kenaikan cukai dan HJE rokok. Realisasi janji pemerintah, khususnya BKF, menurut dia, akan terlihat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang diprediksi akan keluar pada pertengahan atau akhir Oktober. 

"Bila PMK Sudah keluar, kami akan mengalisis implementasi janji BKF. Mereka berjanji akan memperhatikan suara dan permintaan kami, termasuk soal SKT," tuturnya.

Ia mengaku berharap, PMK tersebut akan menjadi indikasi dikabulkannya permintaan FSP RTMM. Ia memastikan, Jika di dalam PMK pemerintah tidak memperhatikan permintaan FSP RTMM, mereka akan menolak PMK tersebut.

"Kami akan menunggu terbitnya PMK sebelum memutuskan langkah selanjutnya," ujar Sudarto.***

Bagikan: