Pikiran Rakyat
USD Jual 14.039,00 Beli 14.137,00 | Hujan petir singkat, 22 ° C

Himperra Minta Pemerintah Segera Realisasikan Tambahan Kuota FLPP

Ai Rika Rachmawati
KETUA Umum DPP Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaya, memukul gong saat membuka Musda 1 dan Pelantikan DPD Himperra Jabar, di Jalan Leumahnendeut, Kota Bandung, Rabu, 16 Okt5ober 2019. Musda dengan tema Konsistensi Pemerintah terhadap Anggaran Rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk mendukung Program Sejuta Rumah itu, dihadiri 200 developer dan delegasi dari 14 Provinsi DPD Himperra.*/ADE BAYU INDRA/PR
KETUA Umum DPP Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaya, memukul gong saat membuka Musda 1 dan Pelantikan DPD Himperra Jabar, di Jalan Leumahnendeut, Kota Bandung, Rabu, 16 Okt5ober 2019. Musda dengan tema Konsistensi Pemerintah terhadap Anggaran Rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk mendukung Program Sejuta Rumah itu, dihadiri 200 developer dan delegasi dari 14 Provinsi DPD Himperra.*/ADE BAYU INDRA/PR

BANDUNG, (PR).- Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) meminta agar pemerintah segera merealisasikan tambahan kuota subsidi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo telah menyetujui penambahan anggaran subsidi FLPP sebesar Rp 2 triliun untuk 20.000-30.000 unit rumah MBR.

‎Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Endang Kawidjaja, mengatakan, setiap hari pihaknya menanyakan kepada pemerintah terkait tambahan kuota tersebut. Namun jawabannya masih dalam proses.

"Harapannya bisa segera terealisasi," tuturnya, pada Musyawarah Daerah (Musda) I dan pelantikan DPD Himperra Jawa Barat (Jabar) di Garden Permata Hotel, Jalan Lemahneundeut, Bandung, Rabu, 16 Oktober 2019. 

Tahun ini pemerintah mengalokasikan subsidi rumah bagi MBR melalui skema FLPP untuk 168 ribu unit. Padahal, tahun lalu kotanya jauh lebih besar, mencapai 256 ribu unit. 

Sambil menunggu digulirkannya tambahan kuota FLPP, Endang menghimbau agar anggota Himperra fokus pada rumah bersubsidi dengan skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Apalagi, menurut dia, pemerintah saat ini sudah menggulirkan beragam kemudahan untuk mengakses BP2BT.

Tahun ini kuota BP2BT dialokasikan sebesar 14.000 unit. Seperti diketahui, selama ini skema BP2BT kurang diminati pengembang.

Selama ini ada tiga hambatan bagi program BP2BT, yaitu Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dihapuskannya bantuan uang muka, dan persyaratan minimal masa tabungan. Untuk SLF, persoalannya adalah tidak semua pemerintah daerah bisa mengeluarkan sertifikat tersebut. "Sekarang semua sudah dipermudah," ujarnya.

Persyaratan SLF dikembalikan lagi seperti FLPP. Uang muka juga diturunkan menjadi 1 persen. Sementara persyaratan minimum tabungan diturunkan dari 6 bulan menjadi 3 bulan. "Kami mendorong semua anggota untuk memaksimalkan kuota rumah subsidi dengan skema BP2BP. Nanti setelah tambahan FLPP direalisasikan, anggota tinggal melakukan migrasi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD Himperra Jabar, Jajang Suteja mengatakan, tahun ini Jabar diproyeksikan bisa menyalurkan sekitar 15.000 kuota MBR. Dari jumlah tersebut, yang tersisa hingga akhir tahun tinggal sekitar 1.000 unit.***

Bagikan: