Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Umumnya cerah, 28 ° C

Banjir Impor, Perusahaan Tekstil di Bandung Menungu Waktu Bangkrut

Tim Pikiran Rakyat
PRODUKSI tekstil dalam negeri lebih banyak menumpuk di gudang.*/ENGKOS KOSASIH/GALAMEDIA
PRODUKSI tekstil dalam negeri lebih banyak menumpuk di gudang.*/ENGKOS KOSASIH/GALAMEDIA

SOREANG, (PR).- Kondisi industri tekstil di dalam negeri, khususnya di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung semakin parah. Kondisi terburuk ini dipicu oleh impor barang tekstil dari luar negeri masuk ke dalam negeri, sehingga memperparah kondisi pertekstilan di Kabupaten Bandung. 

"Ini dampak impor produk dan barang tekstil yang terus masuk ke dalam negeri. Imbasnya, perusahaan tekstil kita menjadi terpuruk, dan membuat kondisi tekstil kita semakin parah," keluh perwakilan pengusaha tekstil H Asep Gunawan di Majalaya, Rabu 16 Oktober 2019.

Derasnya barang-barang tekstil yang masuk ke dalam negeri, imbuh Asep, membuat kondisi pertekstilan di Kabupaten Bandung semakin sulit untuk berkembang. Pasalnya, produk tekstil dan barang tekstil yang dihasilkan di dalam negeri sulit bersaing. 

"Dampaknya, produksi tekstil kita terus menumpuk dan sulit keluar. Pasalnya, pasar lebih memilih produk impor ketimbang produksi dalam negeri. Inilah yang menjadi persoalannya, produk tekstil impor lebih murah, ketimbang produk tekstil dalam negeri," tuturnya kepada wartawan Galamedia, Engkos Kosasih.

Mengurangi waktu kerja

Karena sulitnya memasarkan produksi tekstil, kata Asep, para pengusaha terpaksa mengurangi waktu kerja. Yang semula enam hari kerja setiap pekannya, kali ini dikurang menjadi tiga hari kerja. 

"Kami sudah tak sanggup lagi membayar upah kerja dengan waktu kerja normal. Makanya, salah satu solusi mengurangi waktu kerja menjadi tiga hari dalam seminggu," keluhnya.

Selain efisiensi jam kerja, kata Asep, sejumlah pekerja dari masing-masing perusahaan sudah dirumahkan. Dengan harapan mereka masih bisa bekerja setelah perusahaan kembali pulih dalam operasionalnya.

"Untuk memulihkan kondisi pertekstilan dalam negeri, salah satu cara pemerintah harus segera menghentikan impor produk tekstil. Minimal mengurangi atau membatasi produk tekstil dari luar masuk ke dalam negeri," ungkapnya.

Menurutnya, jika pemerintah tak mengambil langkah-langkah seperti itu, perusahaan tekstil di Kabupaten Bandung hanya menunggu waktu kelangsungannya. Salah satu ancaman terburuk yaitu gulung tikar atau menghentikan operasional. Para buruhnya terpaksa di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

"Penutupan perusahaan dan PHK merupakan jalan terakhir, jika pemerintah tak segera menghentikan impor barang," katanya.

Daya serap kurang

Memasuki bulan Oktober 2019 ini, lanjut Asep, sejumlah perusahaan terus mengeluarkan biaya untuk pembelian bahan baku dan membayar upah kerja. "Sementara produksi tidak bisa keluar, karena daya serap produk tekstil kita sudah semakin kurang," katanya.

Untuk itu, Asep mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat guna menyelamatkan nasib perusahaan tekstil. Untuk diketahui, katanya, satu perusahaan tekstil mempekerjakan ratusan pekerja, bahkan ada yang mencapai ribuan orang.

"Satu pekerja memiliki tanggungan antara satu sampai tiga orang, bahkan lebih. Ini harus menjadi perhatian dan pertimbangan pemerintah. Jangan sampai para pekerja di PHK gara-gara perusahaan tempat kerjanya gulung tikar," katanya.

Asep mengatakan, dalam puluhan tahun perusahaan tekstil berkembang di Majalaya, bahkan sebagai sentra industri tekstil, saat ini memasuki kondisi paling sulit. "Persoalannya, barang yang dihasilkan sulit dipasarkan. Yang jelas, pemerintah harus segera menghentikan impor produk tekstil untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan dalam negeri," pungkasnya.***

Bagikan: