Pikiran Rakyat
USD Jual 14.039,00 Beli 14.137,00 | Umumnya berawan, 23.1 ° C

Denda Pajak Bumi dan Bangunan Dihapus

Riesty Yusnilaningsih
ILUSTRASI insentif pajak.*/DOK. KABAR BANTEN
ILUSTRASI insentif pajak.*/DOK. KABAR BANTEN

BEKASI, (PR).- Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi piutang Pajak Bumi dan Bangunan. Kebijakan ini dikeluarkan demi mempercepat perolehan target Pendapatan Asli Daerah 2019.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Aan Suhanda mengatakan kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103/2019 dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 973.7/Kep-386-Bapenda/IX/2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 Tahun 2019.

“Kebijakan berlaku mulai Oktober 2019 dan berlaku hingga Desember 2019,” kata Aan, Minggu 13 Oktober  2019.

Menurut Aan, dalam perwal, pemerintah setempat melalui Bapenda Kota Bekasi juga telah menetapkan besaran saksi administrasi berupa bunga dan denda yang timbul akibat PBB-P2 terutang yang tidak terbayar, belum dibayar, atau terlambat dibayar dapat dihapuskan. Pemberian penghapusan sanksi administrasi  dilakukan dengan cara penyesuaian pada sistem Manajemen Informasi Objek Pajak PBB-P2.

“Penghapusan sanksi untuk percepatan target penerimaan dan penggalian potensi piutang pajak daerah,” katanya.

Selain itu, penghapusan sanksi denda pajak dilakukan sebagai stimulus bagi wajib pajak agar kesadarannya meningkat. Wajib pajak harus sadar dan tertib administrasi pembayaran karena sifatnya kepentingan sosial kemanusiaan.

Aan menjelaskan saat ini capaian PBB-P2 hingga Kamis 10 Oktober  2019 sudah mencapai Rp 445,6 miliar atau sekitar 74,31 persen. Angka ini setara dengan capaian pajak pada akhir Desember tahun 2018 sebesar Rp 417 miliar.

“Capaian PBB tahun ini sudah bagus sekali dibandingkan tahun 2018 hingga periode yang sama. Dari target Rp 599 miliar pada posisi sekarang, realisasi hari ini sudah mencapai 74,31 persen," kata Aan.

Untuk itu, ia berharap target penerimaan pajak terus meningkat dengan pemberlakuan program penghapusan sanksi adminitrasi piutang PBB-P2 tahun 2019.***

Bagikan: