Pikiran Rakyat
USD Jual 14.116,00 Beli 14.214,00 | Badai petir, 27.5 ° C

Dua Sisi Fintech : Diantara Peluang dan Tantangan

Yulistyne Kasumaningrum
ILUSTRASI.*/DOK. PR
ILUSTRASI.*/DOK. PR

BANDUNG, (PR).- Hadirnya teknologi finansial (fintech) P2P Lending sejak beberapa tahun terakhir menjadi alternatif akses keuangan baru bagi masyarakat. Tak terkecuali bagi pelaku usaha, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang selama ini kerap terkendala persyaratan yang rumit untuk mendapatkan pembiayaan.

Analis Grup Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech (GP3F) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bagas Setiaji menambahkan dari 60 juta UMKM hanya sekitar 16 juta kredit UMKM di perbankan. Jika rata-rata modal kerja UMKM minimal Rp 25 juta per tahun maka masih dibutuhkan paling sedikit Rp 1.000 triliun pendanaan untuk UMKM yang belum terlayani.

Selain UMKM, tercatat juga cukup banyak pelaku usaha disektor lainnya yang membutuhkan modal kerja, seperti usaha pertanian sekitar 20,4 juta orang, peternak 14,1 juta orang, nelayan 2,2 juta orang, dan pengrajin sekitar 15,1 juta orang.

“Pendanaan melalui fintech P2P landing dapat menjadi alternatif bagi pelaku usaha berkebutuhan khusus dan mendesak, bisa karena unbankable atau underserved. Fintech bisa menjawab kesulitan ini,” katanya, belum lama ini.

Bagi pelaku usaha di sektor pertanian sendiri, sulit dan rumitnya mendapatkan dukungan pembiayaan dari perbankan telah diakui sejak lama. Petani sulit memperoleh kredit karena ketiadaan agunan. Bukti kepemilikan lahan yang mempersyaratkan sertifikat hak milik sulit dipenuhi sebagian besar petani karena mayoritas mereka hanya mengantongi girik ataupun Letter C. Bahkan tak sedikit yang tidak memiliki lahan sendiri atau harus menyewa.

Ditambah lagi, persepsi bankir yang kerap menyebutkan sektor pertanian beresiko tinggi (high risk) dikarenakan pertanian di tanah air masih dikelola secara konvensional atau masih sangat bergantung dengan alam.

“Dengan fintech, menjadi lebih mudah untuk mendapatkan tambahan modal selain itu juga ada pendampingan hingga tersedianya akses pasar,” ujar salah seorang petani yang pernah mendapatkan pembiayaan melalui fintech.

Business Partner Lead Tani Fund— salah satu fintech yang fokus di sektor pertanian -- Luthfia Aisya mengakui ada tantangan tersendiri untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor pertanian, seperti faktor lokasi, aktvitas bisnis, hingga karakter dari petani sendiri. Meski cukup banyak tantangan yang harus dihadapi, pihaknya berkomitmen untuk mendukung industri agrikultur Indonesia dan para petani agar tak lagi terjerat tengkulak atau bank pasar yang memiliki bunga sangat tinggi.

“Sejak dua tahun terakhir perkembangannya positif, saat ini ada 829 petani dengan total pembiayaan Rp 20 miliar. Selain membuka akses pembiayaan yang tak kalah pentingnya adalah proses pendampingan, termasuk mengedukasi petani agar tertib dan mencatat seluruh kebutuhan dan pengeluarannya,” ujar Luthfia.

Menawarkan model pembiayaan baru dengan berbasis teknologi informasi dengan mengandalkan kecepatan dan kemudahan akses, perkembangan fintech di tanah air sangat pesat. Hal tersebut tercermin dari signifikannya pertumbuhan baik dari sisi peminjam maupun jumlah pinjaman yang disalurkan.

OJK mencatat dari sisi peminjam, hingga 31 Juli 2019 jumlah rekening peminjam fintech sudah mencapai 11,415 juta entitas. Angka itu naik 161 persen dibandingkan posisi Desember 2018. Dari jumlah itu sekitar 3,3 juta berada di Jawa Barat atau tumbuh 159 persen.

Sedangkan untuk akumulasi penyaluran pinjaman secara nasional mencapai Rp 49,79 triliun atau tumbuh 119 persen dari sebelumnya Rp 22 triliun pada Desember 2018. Dari jumlah itu, Jabar menempati posisi kedua dengan angka Rp 12,9 triliun atau tumbuh 133 persen dibandingkan akhir tahun lalu.

Pesatnya perkembangan fintech di Indonesia tak terlepas dari tingginya kebutuhan pembiayaan yang mencapai Rp 1.600 triliun. Sementara kemampuan industri jasa keuangan (IJK) tradisional hanya sekitar Rp 600 triliun yang berarti ada gap Rp 1.000 triliun.

“Keunggulan fintech cepat memberikan pinjaman, ada yang kurang dari seminggu, persyaratannya ringan,” ujarnya Deputi Direktur Pengaturan Penelitian dan Pengembangan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Munawar.

Angka yang terus meningkat baik dari sisi pengguna maupun pelaku industri fintech sejalan dengan target pemerintah dalam mewujudkan inklusi keuangan bagi masyarakat Indonesia dan mendorong roda perekonomian nasional.  Penelitian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) pada 2018 membuktikan fintech lending telah memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia selama 2 tahun terakhir.

Kehadiran fintech lending mendukung pertumbuhan perbankan 0,8 persen, perusahaan pembiayaan (0,6 persen), dan ICT (0,2 persen). Kemudian meningkatkan penyaluran kredit ke UMKM, menambah Produk Domestik Bruto (PDB) Rp 25,97 triliun dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, menyerap tenaga kerja 215.433 orang, serta menambah pendapatan (upah dan gaji) Rp 4,56 triliun.

Meskipun menjadi solusi pembiayaan, masih ada sejumlah hal yang harus diwaspadai pelaku UMKM dan masyarakat kala memilih fintech. Ini karena, masih banyak perusahaan penyedia layanan tersebut yang belum memiliki ijin dari OJK. Tercatat hingga 27 September 2019 OJK baru memberikan ijin kepada 127 usaha fintech, yang terdiri dari 119 fintech konvensional dan 8 fintech syariah. Sementara yang ilegal mencapai 1.350 fintech dan sudah ditutup satgas waspada investasi.

Ditambah lagi sejumlah masalah terkait fintech pun bermunculan di masyarakat, diantaranya pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam sehingga aplikasi pinjaman online dapat mengakses kontak, galeri, media bahkan akses untuk menyambungkan dan memutus jaringan, pengumpulan KTP dan Foto wajah yang kemudian disebarluaskan tanpa izin, bunga yang sangat tinggi atau bahkan tanpa batasan, penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam, penyebaran data pribadi, ancaman, fitnah, penipuan dan pelecehan seksual.

Oleh karena itu, Munawar mengatakan OJK terus mengatur dan telah mengeluarkan sejumlah aturan terkait fintech. Misalnya terkait badan hukum, kepemilikan, permodalan, transparansi penyelenggaraan, dan perlindungan stakeholders. “Ada pembatasan akses smartphone bagi fintech lending hanya untuk kamera, microphone, dan lokasi. Kita ingin kedepan tidak ada data bocor gara-gara perusahaan fintech, kalau ada yang bocor akan ada sanksi,” katanya.

Jeanny Silvia, Pengacara Publik LBH Jakarta menilai akar dari permasalahan fintech yang dihadapi masyarakat karena minimnya regulasi yang tentunya berdampak pada buruknya sistem. Akibatnya, masalah yang sama terus berulang dari waktu ke waktu yang pada waktunya akan pecah dan mengorbankan banyak pihak.

Sinta Dewi dari Cyber Law Center Fakultas Hukum Unpad menjelaskan dalam perlindungan data pribadi, prinsip utamanya data itu tidak beleh diberikan ke pihak ketiga sepanjang tidak ada kesepakatan dan tidak ada tindakan hukum. Masyarakat juga harus paham ketika kesepakatan diklik maka terbukalah semua data pribadi yang dimiliki.

“Negara-negara di dunia sudah memiliki regulasi perlindungan data pribadi. Jangan lupa data tersebut dikirim juga keluar negeri.  Saat ini personal data itu olinya di bisnis digital. Bicara perlindungan data pribadi dengan big data. Semua bisnis menggunakan big data. Konsepnya sejauh mana big data tersebut mengganggu data pribadi. Dalam fintech sejauh mana pengaturan data pribadi ini bisa dilakukan epngaturan secara maksimal,” katanya.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjadjaran Yudi Azis, mendorong OJK untuk lebih jauh memahami proses bisnis atau substansi dari fintech lending atau pinjaman online.

Ia mencontohkan, dalam upaya mengawasi jangan sampai regulasi yang dikeluarkan OJK lebih kepada aspek administrasi misalnya adanya ijin perusahaan, akte dan lainnya. Namun, hal-hal yang substansial justru belum menjadi perhatian. Misalnya, bagaimana cara pinjaman online tersebut menyeleksi konsumen, cara menghitung revenue dari perusahaan, bagaimana cara perusahaan tersebut memitigasi risiko.

“Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah dengan gencar mengedukasi penyedia layanan pinjaman online mengenai literasi digital, selain juga ke masyarakat. Pinjol yang illegal bukan hanya di-block tetapi juga diedukasi, dijadikan partner untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat. Jika penyedia layanan ini sehat maka besar peluang tidak akan terjadi masalah seperti yang saat ini bermunculan. Bagaimanapun pinjaman online ini merupakan alat, yang salah bukan alatnya,” kata Yudi.

Akshay Garg, Co-Founder dan juga CEO dari Kredivo, salah satu platform kredit digital melalui keterangan tertulisnya menambahkan rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia juga masih menjadi tantangan besar dalam memaksimalkan manfaat dari kehadiran fintech di Indonesia, sehingga sepak terjang fintech ilegal semakin melenggang.

“Di era teknologi saat ini, masyarakat dapat begitu mudahnya mengakses berbagai informasi, terutama melalui sosial media. Meningkatkan literasi keuangan menjadi salah satu  upaya preventif yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak agar masyarakat semakin bijak dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara digital,” katanya.

Merespon perkembangan fintech yang semakin pesat, sinergi diantara pelaku industri, pemerintah, dan regulator merupakan kunci penting dalam memaksimalkan peran fintech untuk mendorong perekonomian. Salah satunya dengan kembali menggelar FinEXPO tahun 2019 ini akan dilaksanakan pada 17-20 Oktober 2019. Kegiatan yang akan diikuti LJK dan stakeholder terkait ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan serta mendorong akselerasi penambahan jumlah rekening maupun penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan.***

Bagikan: