Pikiran Rakyat
USD Jual 14.089,00 Beli 14.187,00 | Umumnya cerah, 24.2 ° C

Larangan Minyak Goreng Curah Ancam UMK Makanan

Ai Rika Rachmawati
ILUSTRASI.*/CANVA
ILUSTRASI.*/CANVA

BANDUNG, (PR).- Larangan penjualan minyak goreng curah pada 2020 akan berdampak besar bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK) makanan yang membidik pasar menengah bawah. Mereka umumnya menggunakan minyak goreng curah dalam proses produksi untuk menekan harga jual.

Demikian diungkapkan Ketua Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Jawa Barat, Iwan Gunawan, di Bandung, Selasa, 8 Oktober 2019. Apalagi, pada saat bersamaan, pemerintah juga berencana memberlakukan sistem distribusi tertutup untuk elpiji 3 kilogram (kg).

"Lebih dari 50 persen pelaku usaha makanan skala mikro dan kecil yang membidik pasar menengah ke bawah menggunakan minyak goreng curah dalam proses produksinya," kata Iwan.

Oleh karena itu, menurut dia, larangan penjualan minyak goreng curah akan mengancam usaha makanan pengguna minyak goreng curah. Apalagi jika pada 2020 daya beli masyarakat tidak kunjung membaik.

Beberapa usaha yang menggunakan minyak goreng curah dalam proses produksinya, menurut Iwan, diantaranya adalah pabrik kerupuk siap makan dan penjual gorengan. Selain itu juga pedagang kali lima (PKL) makanan dan katering yang membidik pasar menengah ke bawah.

"Bagi pelaku usaha, kenaikan harga bahan baku tentu akan direspon dengan kenaikan harga jual. Persoalannya, ketika daya beli tidak kunjung membaik, kenaikan harga ini tentu akan direspon dengan penurunan permintaan," ujarnya.

Bisa tutup usaha

Menurut dia, bukan tidak mungkin akan ada di antara UMK makanan tersebut yang berakhir dengan tutup usaha, jika cashflow tidak kunjung membaik. Apalagi jika pada saat yang bersamaan, mereka juga sudah tidak diperbolehkan menggunakan elpiji bersubsidi.

"Persoalannya, bagi sejumlah pelaku usaha makanan mikro kecil, seperti penjual gorengan juga kerupuk, ongkos minyak goreng termasuk dominan," tuturnya.

Iwan berharap, pemerintah memberikan solusi bagi para pelaku UMK makanan tersebut. Pasalnya, menurut dia, selain rumah tangga, UMK makanan adalah pengguna minyak goreng curah terbesar.

"Harapannya, mereka diberikan alternatif minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan minyak kemasan saat ini. Altermatif lain, mereka diberikan perlakuan khusus, seperti diperbolehkan menggunakan minyak goreng curah atau mendapatkan insentif subsidi harga," tuturnya.

Kemudian, kalaupun pemerintah tetap pada keputusannya untuk melarang minyak goreng curah, ia meminta, kebijakan tersebut tidak diberlakukan bersamaan dengan implementasi distribusi tertutup elpiji 3 kg. Iwan memastikan, jika hal itu dilakukan bersamaan, UMK makanan akan semakin terpukul.

Pada dasarnya tidak keberatan

Neneng Nurlatifah (38), penjual gorengan di Parongpong, Kab. Bandung Barat, mengaku pada dasarnya tidak keberatan adanya larangan penggunaan minyak curah. Akan tetapi, ia meminta agar harga minyak kemasan nanti setara dengan harga minyak curah sekarang.

"Kalau harganya lebih mahal, ya berat. Sekarang aja jualan kadang untung kadang rugi, gimana kalau harga jualnya naik. Kalau kualitas minyaknya lebih baik dan harganya tetap, tentu kami setuju," tuturnya.

Seperti diketahui, pemerintah berencana melarang penjualan minyak goreng curah mulai 2020. Nantinya, semua minyak goreng yang dijual kepada masyarakat harus dalam kemasan.

Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2018, disebutkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah sebesar Rp 10.500 per liter. Setelah kebijakan tersebut berlaku, harga minyak goreng curah yang dikemas akan mengacu pada HET Rp 11.000 per liter. 

Pada 2020, pemerintah juga berencana mulai menerapkan sistem distribusi tertutup bagi elpiji 3 kg. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan subsidi elpiji jatuh tepat pada sasaran masyarakat kurang mampu.***

Bagikan: