Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Langit umumnya cerah, 22.7 ° C

Defisit BPJS Kesehatan Membengkak dari Perkiraan Sebelumnya

Tia Dwitiani Komalasari
PETUGAS BPJS Kesehatan menunjukan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) online miliknya di kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Selatan, Jumat, 13 September 2019 (13/9/2019). Pemerintah berencana menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan acuan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), iuran untuk peserta PBI dan peserta mandiri kelas tiga akan naik menjadi Rp42.000 per bulan per orang, sementara kelas dua dan kelas satu masing-masing diusulkan naik menjadi Rp75.000 dan Rp 120.000 per bulan per orang.*/ANTARA
PETUGAS BPJS Kesehatan menunjukan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) online miliknya di kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Selatan, Jumat, 13 September 2019 (13/9/2019). Pemerintah berencana menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan acuan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), iuran untuk peserta PBI dan peserta mandiri kelas tiga akan naik menjadi Rp42.000 per bulan per orang, sementara kelas dua dan kelas satu masing-masing diusulkan naik menjadi Rp75.000 dan Rp 120.000 per bulan per orang.*/ANTARA

JAKARTA,  (PR).- Defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  Kesehatan diprediksi mencapai Rp 32,8 triliun pada 2019. Jumlah itu lebih besar dari perkiraan defisit sebelumnya sebesar Rp 28 triliun. 

"Pada Januari 2019, kami memprediksi defisit tahun ini mencapai Rp 28 triliun karena akan ada beberapa bauran kebijakan. Namun ternyata bauran kebijakan tersebut belum terlaksana karena ada hambatan regulasi,  sehingga perkiraan defisitnya membengkak," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam acara Forun Merdeka Barat di Jakarta,  Senin, 7 Oktober 2019.

Dia mengatakan, terdapat defisit gagal bayar di 2018 senilai Rp 9,1 Triliun. Hal itu kemudian dibebankan pembayarannya di 2019.

Menurut dia, BPJS Kesehatan juga memiliki tunggakan ke rumah sakit senilai Rp 11 triliun per September 2019. Padahal dalam peraturannya, BPJS terkena beban denda per bulannya sebesar 1 persen.

Dia mengatakan, sebanyak 26 ribu entitas BPJS Kesehatan sudah diaudit oleh Badan  Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Berdasarkan audit tersebut, potensi fraud atau penyelewengan dana BPJS hanya berada di bawah satu persen. Sementara potensi kerugian akibat pembayaran iuran yang rendah sekitar 3 persen. 

"Tidak ada jalan lain untuk selamatkan program ini selain menyesuaikan iuran. Jika semakin lama keputusannya,  maka bebannya semakin berat," ujar dia. 

Dia mengatakan, rencana kenaikan tarif yang diusulkan BPJS dilakukan berdasarkan riset. Berdasarkan hasil riset tersebut, masyarakat rata rata masih mampu untuk membayar iuran BPJS senilai Rp 75 ribu hingga Rp 100 ribu per bulan. "Tentunya untuk kelas 1 memiliki kemampuan bayar yang lebih tinggi," kata dia. 

Sementara itu Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi untuk mengurangi bebas defisit BPJS. Ada tiga upaya yang bisa dilalukam untuk mengurangu defisit tersebut. Upaya pertama adalah perbaikan sistem manajemen dari Jaminan Kesehatan Nasional.

Sementara upaya kedua adalah sinergi dengan pemerintah untuk membiayai Jaminan Kesehatan bagi masyarakat di atas miskin. "Peserta BPJS mandiri itu kan ada dua yaitu yang jelata dan jelita. Kita upayakan menyapu bersih yang jelata melalui sinergi dengan pemda. Sebab sepertiga dana APBN kan masuk ke daerah," kata dia. 

Terakhir adalah upaya untuk menyesuaikan tarif BPJS. "Jadi menyesuaikan tarif ini adalah upaya terakhir," ujarnya. 

Mardiasmo mengatakan, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan tidak akan berdampak pada masyarakat tidak mampu. Sebab iuran BPJS untuk 96,6 juta masyarakat tidak mampu sudah dibayar oleh pemerintah. Sementara iuran BPJS untuk 37,3 juta jiwa lainnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. 

"Jadi total penduduk yang BPJS ditanggung sebanyak 134 juta jiwa.  Itu sudah setengah penduduk Indonesia," katanya. 

Sementara itu Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementrian Kesehatan Kalsum Komaryani mengatakan bahwa pihaknya akan tetap mengawasi agar layanan BPJS sesuai dengan layanan. "Tentunya masalah tunggakan ini akan ada pengaruhnya, tapi prosedur pelayanan tetap harus sesuai standar," tuturnya.***

Bagikan: