Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Cerah berawan, 29.3 ° C

Sejumlah Regulasi Industri Telekomunikasi Terlalu Longgar

Ai Rika Rachmawati
*/AI RIKA RACHMAWATI/PR
*/AI RIKA RACHMAWATI/PR

BANDUNG, (PR).- Sejumlah regulasi di sektor industri telekomunikasi dinilai terlalu longgar. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan terbesar industri telekomunikasi saat ini.

Demikian diungkapkan Ketua Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (Apnatel) Jawa Barat (Jabar), Boris Syaifullah, pada Pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Apnatel Jabar di Savoy Homann, Jln. Asia Afrika, Bandung, Rabu, 18 September 2019. Ia mencontohkan, salah satunya adalah regulasi kepemilikan brand kabel.

"Seharusnya yang memiliki brand adalah mereka yang memiliki pabrik kabel. Akan tetapi di Indonesia, mereka yang tidak memiliki pabrik kabel pun bisa memiliki brand kabel sendiri," ujarnya.

Ia menilai, hal itu harus dibenahi untuk menjaga iklim usaha di sektor industri telekomunikasi. Namun, ia tidak menampik jika kelonggaran tersebut memang memberikan keuntungan bagi pelaku industri telekomunikasi.

"Pelaku usaha yang tidak memiliki pabrik kabel pun bisa memasarkan kabel dengan brand sendiri dan dengan jangkauan pasar yang luas. Dampak ekonominya bukan hanya dirasakan pelaku usaha, tapi juga tenaga kerja yang terserap di sektor tersebut," ujarnya.

Tantangan lain yang harus ditaklukan ke depan, menurut dia, adalah pencapaian kemandirian industri telekomunikasi lokal. Ia mengatakan, Indonesia harus bisa memproduksi sendiri produk kebutuhan dalam negeri, walaupun sebagian bahan bakunya masih impor. "Konten lokalnya ini yang harus ditingkatkan," kata Boris.

Tantangan lain, menurut dia, datang dari era disrupsi digital yang membuat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berkembang dengan sangat pesat. Boris mengatakan, untuk menaklukan tantangan tersebut, semua pelaku usaha di sektor telekomunikasi harus terus berinovasi. "Bukan hanya pelaku, wadah pelaku usahanya juga harus bisa mengikuti perkembangan teknologi," ujarnya.

Menurut dia, hampir setiap sendi kehidupan masyarakat dan di semua segmen usia, sudah sangat terpengaruh gaya hidup digital. Oleh karena itu, menurut Boris, di bawah kepemimpinannya Apnatel akan diarahkan agar sejalan dengan perkembangan era milenial. "Pilihannya hanya ada dua, berbenah atau punah. Jangan sampai Indonesia menjadi seperti Bangladesh yang gagal memanfaatkan momentum bonus demografi," tuturnya.

Seperti diketahui, pada 2030 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Sebagian besar populasi saat itu berada pada rentang usia produktif yang sangat akrab dan haus akan perkembangan teknologi informasi (TI) terbaru. "Industri telekomunikasi harus bisa menjawab tantangan ini," tuturnya.***

Bagikan: