Pikiran Rakyat
USD Jual 14.089,00 Beli 14.187,00 | Umumnya cerah, 24.2 ° C

Tak Cakap Susun Aturan, Indonesia Paling Sering Bersengketa di WTO

Yulistyne Kasumaningrum
ILUSTRASI perdagangan.*/REUTERS
ILUSTRASI perdagangan.*/REUTERS

BANDUNG, (PR).- Ketidakpahaman aparatur negara dalam menyusun aturan menjadi salah satu alasan yang menyebabkan Indonesia cukup sering bersengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Bahkan untuk negara di kawasan Asean, Indonesia tercatat sebagai negara dengan kasus sengketa tertinggi.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, sejak bergabung dengan organisasi internasional tersebut pada 1995, ada 63 perselisihan di WTO yang melibatkan Indonesia. Dari jumlah tersebut, 11 kasus Indonesia berposisi sebagai penggugat, kemudian 14 kasus duduk sebagai tergugat, selanjutnya 38 kasus sebagai pihak ketiga.

Jika dibandingkan dengan negara Asean lainnya, kasus yang dihadapi Indonesia tersebut sangat tinggi. Misalnya, Filipina tercatat hanya menghadapi 6 kasus, Thailand 4 kasus, Malaysia 1 kasus, sementara Singapura dan Vietnam nihil.

“Banyak sekali sengketa yang kita hadapi di WTO. Setelah dilihat ternyata karena menyusun peraturannya kurang baik,” ujar Enggar yang ditemui seusai High Level Policy Dialogues on Non-Tariff Measures and Good Regulatory Practices, di Bandung, Minggu, 15 September 2019. 

Enggar menjelaskan dengan berbagai perkembangan global, bergabungnya Indonesia kedalam WTO merupakan suatu keniscayaan. Alasannya, jika tidak bergabung maka dipastikan negara ini akan terkucil dalam perdagangan dunia yang tentunya akan berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia sendiri.

“Ekonomi kita akan hancur jadi bukan lagi tentang perlu atau tidaknya kita ikut perdagangan bebas,” katanya.

Hanya, Enggar mengakui, yang menjadi persoalan Indonesia sebagai salah satu negara founder WTO justru jumlah kasus sengketa yang dihadapi cukup tinggi. Hal itu terjadi karena ternyata pemahaman aparatur negara dalam menyusun peraturan masih belum baik.

Banyak peraturan yang disusun justru bertentangan dengan perdagangan bebas yang sudah disepakati. Alhasil, negara mitra dagang RI menjadi lebih mudah untuk melaporkan Indonesia ke WTO.

“Misalnya kita melarang impor. Itukan tidak bisa karena melanggar kesepakatan yang ada sehingga digugatlah,” ujarnya.

Negara lain

Kondisi tersebut berbeda dengan negara Asean lainnya yang sudah cakap didalam menyusun peraturan di negaranya. Sehingga, tidak banyak sengketa perdagangan yang dihadapi misalnya Singapura dan Vietnam yang tidak memiliki kasus sengket di WTO.

Berdasarkan fakta tersebut, Enggar mengatakan, pihaknya kemudian berkomunikasi dengan WTO dan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Melalui komunikasi yang dilakukan , kedua organisasi tersebutpun berkenan mengirimkan sumber daya manusianya untuk memberikan pelajaran bagi para pembuat aturan di tanah air.

“Dari kegiatan yang dilakukan banyak sekali masukan dari WTO dan UNCTAD mengenai berbagai hal, termasuk mengenai ego sektoral yang tinggi. Adapun rekomendasi yang dihasilkan, kami akan  menyusun tim yang dikoordinasikan oleh Kemenko dengan Setkab  untuk me-review berbagai peraturan yang berpotensi, yang sudah, sedang, dan dalam proses disengketakan di WTO. Diharapkan ke depan penyusunan peraturan menjadi lebih baik sebagai warisan ke generasi selanjutnya,” kata Enggar.***

Bagikan: