Pikiran Rakyat
USD Jual 13.896,00 Beli 13.994,00 | Langit umumnya cerah, 16.3 ° C

Simplifikasi dan Penggabungan SKM - SPM Ancam Pendapatan Negara dan Kelangsungan Industri

Ai Rika Rachmawati

PERKEBUNAN tembakau di Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung.*/DOK. AMTI
PERKEBUNAN tembakau di Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung.*/DOK. AMTI

BANDUNG, (PR).- Simplifikasi tarif dan penggabungan volume produksi Sigaret Kretek Tangan (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) akan berdampak luas ke berbagai sektor. Bukan hanya berpotensi menekan pendapatan negara dari cukai rokok, tapi juga mengancam petani tembakau dan industri rokok.

Demikian hasil kajian dua peneliti dari Universitas Padjajaran (Unpad), Satriya Wibawa dan Bayu Kharisma. Hasil penelitian tersebut disampaikan pada diskusi media yang diselengarakan oleh Forum Diskusi Ekonomi Politik di Jakarta, hari ini, Jumat, 13 September 2019. "Imbas dari diberlakukannya penggabungan volume produksi SPM dan SKM pun akan meluas ke berbagai aspek," kata Bayu.

Bagi pelaku industri golongan 2 layer 1 dan 2, menurut dia, kenaikan tarif yang drastis akan mengancam kelangsungan usaha mereka. Banyak pabrik yang akan terpaksa gulung tikar, sehungga akan meningkatkan angka pengangguran. Pengurangan produksi SKM, menurut dia, juga berdampak negatif pada pengurangan serapan tembakau lokal dan cengkeh," tuturnya.

Seperti diketahui, saat ini SKM golongan 2 menggunakan bahan baku lokal sebanyak 94 persen. "Simplifikasi bukannya menambah penjualan. Hal yang terjadi adalah pengurangan penjualan produk tembakau yang berakibatkan pada penerimaan negara," tuturnya.
 

Kajian Satriya dan Bayu mengupas tentang posisi Indonesia dalam Framework Convention on Tobacco Control (FTCC). Penelitian tersebut juga membahas dampak simplifikasi cukai rokok terhadap penerimaan negara, persaingan usaha, dan variabilitas harga. 

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia telah menetapkan untuk tidak turut serta meratifikasi FCTC karena dianggap sarat kepentingan asing yang berpotensi destruktif terhadap industri tembakau tanah air. Jika diterapkan di Indonesia, hal ini dinilai akan berpotensi menamatkan industri tembakau tanah air. 

Sebagai pengganti, pemerintah telah menetapkan peraturan-peraturan yang sangat ketat untuk memastikan industri ini dapat dikontrol. Namun, beberapa waktu terakhir timbul upaya lain untuk mengubah kebijakan struktur tarif cukai rokok melalui simplifikasi tarif dan penggabungan volume produksi SKM dan SPM. Wacana tersebut saat ini menjadi polemik di industri tembakau Indonesia. 

Dalam penelitiannya, Bayu melakukan simulasi untuk mengkaji dampak dari penggabungan SPM dan SKM. Penggabungan volume tersebut disimulasikan dengan adanya perubahan harga cukai per-batang pada golongan 2 layer 1 dan layer 2 menjadi golongan 1. “Simulasi memperlihatkan penjualan SKM golongan 2 layer 1 akan turun sebanyak 258 ribu batang per-bulan, sedangkan SKM golongan 2 layer 2 turun sebanyak 113 ribu batang per-bulan," tutur Bayu. 

Selanjutnya, pada jenis rokok SPM, penggabungan menyebabkan penjualan SPM golongan 2 layer 1 turun sebanyak 2.533 juta batang. Sementara SPM golongan 2 layer 2 akan turun sebanyak 1.593 juta batang.

Akibatnya, perusahaan di golongan 2 terpaksa menaikan harga rokok. Hal itu akan berdampak pada peralihan konsumen ke rokok lain yang lebih murah. Akan tetapi, hingga saat ini harga masih menjadi penentu bagi konsumen rokok di Indonesia. "Harga jual eceran rokok akan semakin mahal dan timbul potensi rokok ilegal masuk ke pasaran untuk mengisi rokok dengan harga yang lebih murah. Masalah lain dari penerapan simplifikasi adanya terbentuknya pasar rokok illegal yang mana adanya penggelapan pajak,” ucap Bayu.***

Bagikan: