Pikiran Rakyat
USD Jual 13.896,00 Beli 13.994,00 | Langit umumnya cerah, 16.3 ° C

Pakar Ekonomi: Sistem Penarikan Cukai Sudah Ideal

Ai Rika Rachmawati
ILUSTRASI.*/DOK PR
ILUSTRASI.*/DOK PR

BANDUNG, (PR).- Sistem penarikan cukai, khususnya cukai tembakau, yang diterapkan pemerintah saat ini dinilai sudah ideal dan diterima seluruh pelaku ekonomi. Penarikan cukai tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 156/ 2018.

Demikian diungkapkan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, melalui siaran pers yang diterima "PR", Kamis, 12 September 2019. Pernyataan tersebut dilontarkan usai Diskusi Ekonomi membahas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 156/2018.

"Dalam membuat kebijakan di bidang penarikan cukai, khususnya cukai tembakau, Kementerian Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) harus melihat secara holistik atau komprehensif terkait perekonomian negara," ujarnya.

Menurut dia, BKF jangan hanya melakukan peninjauan dari sisi penerimaan untuk pemerintah pusat. Akan tetapi juga harus memperhatikan akibat turunan apabila kebijakan tersebut diambil.  

"Bukan hanya dilihat dari unsur kesehatan, tapi juga tingkat kesejahteraan masyarakat luas beserta pembangunan daerah," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut dia, BKF perlu melihat ulang kebijakan (simplifikasi) tersebut dengan melihat banyak aspek. Bukan hanya melakukan peninjauan pada industrinya, tapi harus dilakukan mulai dari hulu, tenaga kerja, pendapatan asli daerah, juga pemerintah daerah.

Ia mengatakan, sekitar 70% pemerintah daerah sangat tergantung kepada pengiriman dari pemerintah  pusat. Salah satunya adalah dana bagi hasil cukai tembakau atau DBHCT. 

Dalam kondisi tersebut, menurut dia, kalau sampai ada perubahan kebijakan di bidang penarikan cukai, akan terjadi penurunan pendapatan cukai karena ada perubahan sistem penarikan atau simplifikasi. Ia menilai, itu bisa berbahaya bagi daerah. 

"Pembangunan daerah bisa terbengkalai. Sementara dengan sistem penarikan cukai eksisting, target penerimaan cukai tercapai dengan baik,” ujar mantan Ketua Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia itu.

Ia mengatakan, dengan pengelompokan yang ada sekarang, hingga Juli 2019, cukai tembakau sudah tercapai sebesar Rp 130 triliin atau 81,76% dari target Rp 159 triliun tahun ini. Ia mengaku optimistis, target Rp 170 triliun pada 2020 akan tercapai.

"Jadi kalau sudah bisa nyumbang sebanyak itu, mau diapain lagi? Ini sudah mendekati 100% kok targetnya, apa masalahnya? Kenapa sistem yang sudah baik, target sudah tercapai, kok diganggu ganggu,” kata Guru Besar FEB Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur tersebut.

Candra mengaku khawatir, jika sistem penarikan cukai yang sudah baik tersebut dirubah melalui mekanisme simplifikasi dari 10 tier menjadi 5 tier, akan terjadi kesalahan pengelompokan. Misalnya yang semula pabrik rokok kecil membayar pajak atau cukainya kecil sesuai jumlah produksinya, menjadi dikelompokkan ke dalam kelompok yang ada di atasnya, sehingga harus membayar cukai yang lebih banyak di luar jumlah produksi dan di luar kemampuannya.

"Kalau itu yang terjadi maka akan mematikan industri rokok kretek terutama yang dikelola oleh para pengusaha atau pabrikan kecil," ujarnya.

Menurut dia, jika pabrik pabrik rokok rakyat menengah dan kecil mati, maka akan mengurangi pendapatan negara dari cukai tembakau. Selain itu juga akan menutup kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah, mengurangi dana bagi hasil cukai tembakau buat pemerintah daerah, dan mematikan perekonomian masyarakat daerah yang selama ini bergantung pada industri rokok.

Jika Kementerian keuangan khususnya BKF tetap memaksakan perubahan sistem penarikan cukai atau simplifikasi, ia mengaku khawatir kebijakan tersebut akan memancing amarah petani tembakau dan cengkih, pengusaha pabrik rokok kecil dan para buruh industri rokok rakyat di berbagai daerah. Bahkan, menurut dia, bukan tidak mustahil target cukai negara jadi berkurang drastis.

Selain itu, menurut dia, jika simplifikasi jadi dilakukan, pabrik rokok kretek kecil milik rakyat berpotensi tutup, sehingga akan memunculkan rokok-rokok illegal. Jika pabrik rokok kecil tutup dan kebutuhan rokok bagi masyarakat kecil tidak bisa dihentikan, maka kesempatan ini akan dimanfaatkan oleh pelaku bisnis rokok ilegal. 

"Kalau yang muncul rokok ilegal, maka yang akan merugikan bukan hanya pemerintah daerah tapi juga pemerintah pusat. Sumber pendapatan negara dan pemerintah daerah jadi berkurang," ujarnya.

Sementara jika alasannya adalah faktor kesehatan, menurut dia, pemerintah tidak mesti mematikan pabrik pabrik rokok yang kecil. Ia menilai, solusi terbaiknya adalah dengan menggalakan kampanye kesehatan.***

Bagikan: