Pikiran Rakyat
USD Jual 14.037,00 Beli 14.135,00 | Umumnya cerah, 24.3 ° C

Berlebihan, Ada 70 Regulasi di Sektor Tekstil yang Akibatkan Industri Tidak Bertumbuh

Tia Dwitiani Komalasari
PEKERJA menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, 4 Januari 2019.*/ANTARA
PEKERJA menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, 4 Januari 2019.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Regulasi di industri tekstil dinilai berlebihan sehingga menghambat industri tersebut untuk tumbuh. Di sisi lain, regulasi yang diharapkan dapat mendorong industri tekstil untuk tumbuh tidak juga diloloskan oleh pemerintah. 

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno, mengatakan, ada 70 regulasi yang berlaku di sektor tekstil. "Memang terjadi over regulated sehingga terjadi multi tafsir regulasi dan juga konflik antarregulasi," ujar dia dalam diskusi di Jakarta, Rabu, 11 September 2019.

Dia mengatakan, sistem politik otonomi daerah juga mempersulit pemangkasan regulasi. Meskipun pemerintah pusat bertekad untuk memangkas regulasi, namun di daerah malah banyak regulasi yang masih menghambat. 

"Regulasi itu pendapatan. Memang di kita, azas regulasi itu praduga terlarang, jadi semua dilarang kecuali yang diizinkan," ujarnya. 

Padahal, Benny mengatakan, industri tekstil merupakan sektor yang perdagangannya selalu surplus. Banyak industi yang bahkan minus perdagangannya, namun ditutupi industri tekstil yang dinilainya telah dianaktirikan.

Selain regulasi, sektor tekstil juga masih dianaktirikan dalam pembiayaan. Bunga untuk industri tekstil saat ini masih berkisar 10-12 %, padahal bunga untuk kredit perumahan rakyat mencapai 7-8 %. 

"Katanya, karena kalo KPR rumahnya ada. Sebenarnya, kalau masalah resiko kok ada asuransi, ini juga yang menyebabkan industri asuransi di Indonesia kurang berkembang," ujarnya. 

Benny menuturkan, pola pikir pembiayaan di sektor tekstil juga harus direformasi. Saat ini, pembiayaan tekstil masih bergantung pada aset. Padahal, perusahaan seperti Gojek bisa mendapatkan pembiayaan meskipun tidak memiliki aset dan selalu merugi.

PEKERJA menyelesaikan jahitan pesanan pelanggan di kawasan Tambora, Jakarta, Kamis, 5 September 2019. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) semakin tertekan akibat gempuran produk impor dari China, rendahnya penyerapan pasar, dan lemahnya kebijakan dalam melindungi pelaku industri dalam negeri.*/ANTARAFOTO

Pertumbuhan konsumsi tidak dinikmati sektor hulu industri tekstil

Sekretaris Jenderal Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia, Redma Gita Wiraswasta, menyatakan, pertumbuhan konsumsi industri tekstil saat ini cukup baik yaitu mencapai 4-5 %. Meskipun demikian, pertumbuhan konsumsi itu tidak pernah dinikmati sektor hulu. 

"Di sektor hulu, sekarang masalah utamanya adakah market-nya tidak bergerak. Pertumbuhan konsumsi tidak pernah dinikmati sektor dalam negeri," ujarnya. 

Dia mengatakan, produk impor cukup banyak menginvansi pasar domestik. Misalnya, impor kain pada 2008 mencapai 300 ribu ton. Sepuluh tahun kemudian, impornya telah mencapai 900 ribu ton. 

"Ini didorong adanya regulasi yang pro-impor. Misalnya seperti bahan baku impor untuk produk ekspor tidak terkena ppn, tapi bahan baku lokal terkena ppn,” ucapnya. 

Sekretaris Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ernovian G. Ismi, mengatakan, industri tekstil bisa dibilang merupakan yang paling lemah. "Sejak 2010, kita sudah minus 1,84 miliar dolar AS, sekarang sudah minus 4,2 miliar dolar AS,” ujar Ernovian.***

Bagikan: