Pikiran Rakyat
USD Jual 14.027,00 Beli 14.125,00 | Umumnya berawan, 29 ° C

Pengusaha Tekstil Ajukan Safeguard demi Selamatkan Industri dari Kondisi Darurat

Yulistyne Kasumaningrum
PEKERJA menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, 4 Januari 2019.*/ANTARA
PEKERJA menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, 4 Januari 2019.*/ANTARA

BANDUNG, (PR).- Pelaku industri pertekstilan tanah air tengah mempersiapkan pengajuan safe guard ke Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Langkah tersebut diambil untuk melindungi industri tekstil tanah air yang semakin terancam karena terus membanjirnya produk impor.

Wakil Sekretaris Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Barat, Rizal Tanzil, mengatakan, industri pertekstilan Indonesia dapat diibaratkan tengah dalam kondisi gawat darurat. Gempuran produk impor yang lebih murah, mulai dari kain grey hingga produk jadi, membuat industri pertekstilan tanah air kehilangan pasar. Jika tidak ada penanganan serius, bukan tidak mungkin, ke depan Indonesia tidak lagi memiliki pabrik tekstil.

Rizal mengungkapkan, kondisi tersebut telah berulangkali disuarakan pelaku industri karena membanjirnya produk impor. Kondisi diperparah dengan hadirnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 64 tahun 2017. Permintaan agar peraturan tersebut diperbaiki juga telah disampaikan kepada presiden dan kementerian terkait.

“Kabar terakhir adalah pemerintah akan meninjau ulang. Tapi sampai saat ini belum ada kabar baik. Sementara, saat ini kondisinya sudah bisa dikatakan masuk ICU. Kalau sampai akhir tahun impor masih ada, akan berbahaya karena bisa jadi dampaknya lebih buruk,” ujarnya di Bandung, Selasa, 10 September 2019.

Untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih buruk, Rizal mengungkapkan, sejak empat bulan terakhir, para pelaku industri telah mengumpulkan data untuk mengajukan safeguard kepada KPPI. Diakuinya, langkah tersebut cukup berat dan persyaratannya pun rumit. Namun, jika langkah tersebut tidak ditempuh, kondisi yang terjadi akan semakin berat.

“Karena sudah darurat, maka penanganannya pun harus ekstra ordinary. Target kami, pekan ini atau paling lambat pekan depan di-submit ke KPPI. Kita pakai cara yang diinginkan WTO,” katanya.

ILUSTRASI.*/ DOK.PIKIRAN RAKYAT

Safeguard hanya sementara, industri membutuhkan langkah proteksi pasar domestik

Apabila pengajuan safeguard tersebut diterima, Rizal menuturkan, maka selama masa penyidikan awal, yakni sekitar 200 hari bea masuk sementara diterapkan, maka paling tidak gempuran impor akan sedikit berkurang. Kemudian, apabila pada sidang WTO pengajuan tersebut diterima, maka minimal selama tiga tahun bea masuk akan dikenakan ke produk impor.

“Dengan begini, industri tekstil domestik akan bisa sedikit bernapas. Tapi yang harus diingat ini bukan solusi, namun lebih ke penanganan sementara. Pemerintah harus memikirkan solusinya, industri memerlukan penanganan yang fundamental, seperti proteksi pasar domestik dan penguatan daya saing industri nasional,” ujarnya.

Kondisi darurat industri pertakstilan Indonesia sudah bisa dilihat dari semakin banyaknya perusahaan tekstil yang berguguran. Dari sembilan perusahaan tekstil nasional yang dikabarkan menutup usahanya dalam kurun waktu setahun terakhir, lebih dari 50%nya merupakan perusahaan yang berlokasi di Jabar.

Jumlah tersebut belum termasuk pabrik yang merumahkan sementara karyawannya karena pengurangan kapasitas produksi. Pengurangan dilakukan karena barang yang tidak laku dipasar atau dampak dari program Citarum Harum. Sedikitnya 10 perusahaan tekstil di Jabar melakukan hal tersebut.

“Kalau kita berbicara berapa jumlah pekerja yang terkena dampak, ada sekitar 36.000 yang telah dirumahkan sementara,” ucapnya.***

Bagikan: